Tangerang Selatan, NU Online
Alokasi belanja pusat dan daerah lebih banyak digunakan mesin birokrasi daripada untuk kepentingan rakyat. Buktinya, porsi belanja untuk birokrasi dalam APBN dan APBD lebih banyak daripada belanja rakyat.
<>
Hal itu mengemuka pada pelatihan advokasi anggaran yang diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat  Fakulatas Ekonomi dan Bisnis (Komfeis) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlangsung Jumat-Ahad (18-20/5) di gedung serbaguna Muslimat NU, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. 

Pelatihan itu juga membahas proses penyusunan, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawaban anggaran. Dalam pelatihan itu mengemuka juga bahwa, rangkaian tersebut adalah siklus yang tak bisa dipisahkan dengan kepentingan politik. Karena itu, advokasi anggaran, sebenarnya melakukan kerja-kerja politik.Sayangnya, aktivis pemantau anggaran tidak memaknai demikian. 

Menurut Yudi Adiyatna, salah seorang panitia, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui kebijakan anggaran yang berdampak langsung kepada kesejahteraan mereka.

“Kalau masyarakat sadar, mereka akan berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan penganggaran pembangunan. Dengan demikian pembangunan bisa tepat sasaraan. Kemudian mereka bisa menjadi advokator anggaran jika ada anggaran yang tida pro-rakyat,” tambahnya. 

Pelatihan advokasi anggaran tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan hari lahir PMII Komfeis yang ketujuh; diikuti 25 orang terdiri dari beberapa komisariat PMII Cabang Ciputat, PMII PTIQ Jakarta, dan organisasi IMMAN.

Pemateri pelatihan bertema Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah di antaranya Aqib Malik, Yenny Sucipto dari FITRA, AH.Mafchtuhan dari Lakpesdam NU,  Danang Widyoko dari ICW, dan salah seorang anggota DPRD Tangerang Selatan. 



Redaktur: Mukafi Niam
Penulis   : Abdullah Alawi