Lokakarya di Padang, LPBI PBNU Evaluasi Respons Bencana Hidrometeorologi

Jakarta, NU Online

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) menggelar lokakarya pembelajaran respons tanggap darurat bencana hidrometeorologis sebagai upaya mengevaluasi penanganan bencana sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat-Sabtu, 26-27 Juni 2026, di Kota Padang, Sumatra Barat, tersebut berangkat dari pengalaman penanganan bencana di Sumatra Barat dan Aceh pada November tahun lalu.

 

Wakil Ketua LPBI PBNU, Affan Asirozi, mengatakan lokakarya ini menjadi ruang refleksi untuk mengidentifikasi berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam respons darurat, mulai dari distribusi bantuan, layanan psikososial, hingga koordinasi antarlembaga.

 

"Tujuannya untuk pembelajaran utama dari pengalaman respon darurat bencana kemarin seperti distribusi bantuan, pelayanan psikosoial, kemudian kerjasama dengan beberapa pihak supaya ke depan kita ada perbaikan dalam konteks penanganan tanggap darurat dan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (26/6/2026).

Affan menambahkan, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang evaluasi internal, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana di masa mendatang. Penguatan jejaring kolaborasi antarpemangku kepentingan juga menjadi salah satu fokus utama.

 

Lokakarya diikuti berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, komunitas terdampak bencana, lembaga nonpemerintah, relawan, BNPB, BPBD setempat, Palang Merah Indonesia (PMI), kelompok peduli disabilitas, hingga penerima manfaat dari Padang, Agam, dan Tanah Datar. Kegiatan ini juga melibatkan LPBI NU dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang serta diselenggarakan bekerja sama dengan DFAT Australia.

 

Dalam pelaksanaannya, Affan menjelaskan bahwa lokakarya menggunakan pendekatan participatory learning agar proses evaluasi tidak hanya bertumpu pada paparan narasumber, tetapi juga menghadirkan pengalaman langsung para penyintas dan penerima manfaat.

 

“Metode yang digunakan meliputi after action review, focus group discussion, world cafe, studi kasus, most significant change, hingga sidang pleno untuk menyusun rekomendasi bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan pendekatan tersebut dipilih agar seluruh peserta memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan pengalaman dan masukan.

 

“Memang kita sengaja untuk mengambil topik-topik tersebut, supaya semua orang bisa ikut berpartisipasi terkait dengan kegiatan ini, jadi ini tidak hanya semata yang diberikan oleh narasumber,” katanya.

“Tapi juga masyarakat yang kemarin mendapatkan bantuan juga bisa memberikan masukan. Jadi diskusinya ini dua arah, tidak satu arah gitu,” sambungnya.

 

Melalui forum ini, Affan berharap evaluasi terhadap respons bencana tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi menjadi dasar perbaikan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan kolaboratif.

"Kita berharap semua bisa memberikan pendapat yang bisa membawa solusi terhadap kemasalahan, kemudian ke depan juga beberapa pihak yang konsen terhadap isu-isu filantropis kemanusiaan dan penanggulan bencana ini bisa juga ikut memperbaiki sistem dan kinerja yang bisa kita belajar di sini bersama gitu,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan DFAT Australia, Riri Silalahi, menegaskan pentingnya kualitas respons kemanusiaan selain kecepatan penyaluran bantuan.

Menurutnya, kerja sama melalui Program Siap Siaga bersama LPBI PBNU telah menjangkau puluhan desa terdampak dengan bantuan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial, terutama bagi kelompok rentan.

“Puluhan desa yang terdampak diberikan bantuan kebutuhan dasar, dukungan psikososial khususnya bagi kelompok retan seperti anak-anak dan ibu. Dalam lokakarya ini ada grup-grup sehingga semua orang bisa memberikan masukan terhadap apa yang sudah dikerjakan di lapangan sehingga semua orang mendapat kesempatan untuk memberikan masukan,” tuturnya.

 

Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengungkapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat masih menunggu implementasi Instruksi Presiden yang baru ditandatangani.

Pangarso memperkirakan bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Rekonstruksi pascabencana bisa dapat diselesaikan tiga tahun, diperkirakan 2028 selesai. Ini memang hari ini untuk Rehab Rekon belum dimulai, karena pun inpresinya baru tanda tangan Presiden,” katanya.

Ia berharap melalui lokakarya ini, mendapatkan gagasan dan rekomendasi untuk percepatan pemulihan serta perbaikan dalam menangani bencana di Indonesia.

“Semoga lokal karya ini dapat memberikan rekomendasi kepada kami, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kami,” ucapnya.