Yogyakarta, NU Online
Tuntutan terhadap pondok pesantren yang lebih bermutu semakin mendesak. Hal ini dituntut karena adanya kebutuhan stakeholders atau pemangku kepentingan pesantren untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam sebagai naungan pendidikan yang bermutu dan integratif.

Sebagai alternatif penyelesaian problematika tersebut, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (RMI PWNU DIY) menyelenggarakan Damparan RMI di Auditorium Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Menara Al Musthofa Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Ketua RMI PWNU DIY KH Nilzam Yahya dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui forum ini, selain silaturahim, sebagai stakeholders pesantren, para peserta forum dapat berdiskusi terkait UU Pesantren, khususnya pesantren-pesantren NU.

“Mulai dari yang bersifat administratif seperti NSPP, AHU/SK Kemenkumham hingga berbagai hal yang sifatnya substansial terkait kebijakan pesantren yang ramah lingkungan, sistem pengajaran, dan kurikulum. Selain itu, juga program yang saat ini sedang menjadi isu strategis, yaitu terkait anak dan perempuan di lingkungan pesantren,” tuturnya.

Melalui forum ini, lanjut Kiai Nilzam, seluruh pesantren se-DIY tidak hanya dapat bermusyawarah di level kebijakan pesantren. Akan tetapi, para pengasuh pesantren juga dapat bermusyawarah di level implementasi kebijakan melalui forum komunikasi lurah pondok se-Yogyakarta.

Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta Prof Dr Hamam Hadi selaku tuan rumah menyampaikan, pihaknya mendukung program-program yang dicetuskan RMINU sebagai bentuk khidmah dan juga meneruskan tongkat perjuangan Hadratusy Syekh KH Hasyim Asy’ari.

“Baik dalam bentuk pemberdayaan seperti pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah, pemberangkatan asistensi mengajar, maupun aktivitas lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya organisasi-organisasi di bawah NU,” kata Prof Hamam.

Sebagai pemantik diskusi, KH Ahmad Kharis Masduqi dan KH Hilmy Muhammad (Pengasuh Pesantren Krapyak). Adapun moderatornya adalah KH Khoiron Marzuqi.

Pesantren integratif
Menurut Gus Hilmy, untuk mewujudkan pesantren integratif, seluruh pemangku kepentingan pesantren harus berikhtiar bersama, baik dalam hal memajukan maupun menyejahterakan pesantren dan program-program yang telah dirancang oleh RMI DIY.

“Misalnya persiapan Hari Santri Nasional, pendampingan UU Pesantren, dan Bahtsul Masail di pesantren maupun program RMI yang sedang berlangsung yaitu pendampingan pembuatan AHU bagi pesantren yang belum memilikinya yang diinisiasi sejak pertemuan RMI di Pesantren Sunan Pandanaran,” ujarnya.

“Selain itu, sosialisasi dan pelatihan pesantren ramah anak dan perempuan serta pembentukan Forkom Lurah Pondok se-DIY dilaksanakan pada pertemuan RMI di Pesantren Krapyak,” sambung Gus Hilmy.

Di penghujung acara, pemantik kedua yakni Kiai Kharis Masduqi menyampaikan bahwa setiap pengasuh pesantren harus bisa mengikuti para ulama terdahulu untuk mewujudkan pesantren yang berintegritas dengan empat prinsip.

“Yaitu mandiri, berdaya, berkualitas, dan berbudaya. Keempat hal itu wajib diwujudkan agar dapat memiliki program riil serta mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman secara berkelanjutan,” ujarnya.

Forum yang digelar pada Jumat (9/9/2022) ini mengundang 210 pimpinan pesantren Nahdlatul Ulama se-DIY baik kiai maupun ibu nyai yang juga Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang RMINU DIY. Antara lain KH Jirjis Ali, Nyai Hj Durroh Nafisah Ali, dan KH Mu'tasim Billah.

Kontributor: Karimah Iffia Rahman
Editor: Musthofa Asrori