Bandung, NU Online
Pengurus IPNU Jabar mengkritik kebijakan pemerintah perihal penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka menilai alasan kebijakan pencabutan subsidi BBM lebih bersifat mengada-ada.
<>
Ketua IPNU Jawa Barat Asep Irfan Mujahid menilai penarikan subsidi BBM demi mengurangi beban APBN bukan solusi satu-satunya. Pasalnya banyak solusi lain yang bisa diambil.

Saat ditemui di Kantor IPNU di Gedung PWNU Jawa Barat, Senin (17/11) malam, Asep mengatakan, Presiden Jokowi terkesan menggampangkan masalah dengan mengambil jalan pintas menaikan BBM tanpa upaya membenahi sektor migas terlebih dahulu.

Pemerintahan Jokowi perlahan mulai menampakkan watak aslinya yang mewakili kaum neolib, karena menarik urusan sangat vital yg menyangkut hajat hidup orang banyak kepada persaingan pasar bebas tanpa memperhatikan proteksi sosial yang belum matang.

"Proteksi sosial yang diwujudkan Presiden Jokowi melalui kartu saktinya masih belum jelas, apakah ini berarti rakyat miskin dan rakyat hampir miskin dibiarkan makin sengsara dulu, baru dibantu pemerintah? Karena kepastian BBM naik sudah diumumkan, tapi kepastian perlindungan sosial direalisasikan belum diumumkan," imbuhnya.

Kenaikan BBM bukan hanya berdampak pada kenaikan bahan pokok dan tarif angkutan umum, tapi jangan lupa biaya pendidikan pun akan merangkak naik. Karena sulit mewujudkan pendidikan berkualitas tanpa dukungan perangkat pembelajaran yang baik, di mana semuanya tidak bisa lepas dari pengaruh kenaikan BBM

Asep berharap pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan beasiswa dari mulai SD sampai perguruan tinggi sampai menyediakan buku-buku berkualitas dan gratis untuk semua pelajar dan mahasiswa.

"Jika Presiden Jokowi tak mampu merespon dan menjawab dengan kerja nyata poin penting yang kami sampaikan, maka batalkan kenaikan BBM. Jika Jokowi tetap memaksakan kehendaknya, kami mengecam lebih baik mundur dari kursi Presiden," tegas Asep. (Aris Prayuda/Alhafiz K)