Surabaya, NU Online
Pembicaraan akhir-akhir ini dihiasi dengan pro kontra tentang sekolah lima hari atau full day school (FDS). Akan tetapi pemberitaan tentang topik ini nyaris belum menyuarakan pendapat pelajar. Pasalnya, proses belajar mengajar bertujuan memposisikan peserta didik (pelajar) sebagai subjek.
Ironisnya, dalam kasus ini mendadak pelajar diposisikan sebagai objek. Bagaimana tidak, hampir seluruh pemberitaan baik pro atau kontra pada kebijakan full day school adalah mereka yang sudah tidak duduk dibangku sekolah. “Oleh karenanya, kami terpanggil untuk turut menyurakan pendapat para pelajar. Tak lain mereka yang kini masih duduk di bangku sekolah,” kata Ahmad Ainun Najib, Direktur Student Research Center (SRC) Jatim, Rabu (21/6).
Peraturan Menteri (Permen) No 23 tahun 2017 menurut Muhadjir Effendy Mendikbud, yang mengatur FDS tidak akan menambah beban murid. Sedangkan Wakil Presiden H M Jusuf Kalla, menegaskan, kebijakan ini tidak bisa diputuskan di tingkat menteri. Hal tersebut karena menyangkut 50 juta pelajar terkena dampak jika program ini belum siap diterapkan.
Penolakan juga datang dari PBNU. Ormas Islam terbesar di Indonesia ini melalui Sekjen PBNU merilis tujuh poin kerugian sistem penerapan FDS. Di antaranya beban belajar yang akan makin memberatkan siswa. “Di banyak tempat Madin biasanya dilaksanakan sore hari. Jika sekolah diberlakukan sampai sore hari, maka praktis mereka tak bisa mengikutinya,” kata H Helmy Faishal Zaini, di Kantor PBNU 14 Juni lalu.
Senin (19/6) lalu, Presiden Joko Widodo melalui Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan menyampaikan akan menata ulang kebijakan FDS. “Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata KH Ma’ruf Amin.
Penerapan FDS akan ditunda sampai Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden (Perpres). Lalu bagaimana respon pelajar? Lembaga Survei, Student Research Center (SRC) IPNU Jatim melakukan polling via Whatsapp (WA) yang tersebar di seluruh grup pelajar di Jawa Timur mulai SMP/SMA sederajat. Dengan cara menulis nama, nama sekolah, kabupaten/kota lalu jawaban dan dikirim melalui nomor WA yang tercantum hingga pukul 23.59 WIB per tanggal 19 Juni 2017.
“Alhamdulillah para pelajar merespon begitu cepat dan antusias. Dalam waktu sehari semalam kita menyebar polling melalui grup WA pelajar, sebanyak 420 responden mengirimkan jawabannya,” tutur Najib itu saat ditemui di kantor PW IPNU Jatim.
Dari 420 responden, 79.05% menjawab tidak setuju dengan sistem penerapan FDS. Sedangkan 20.95% setuju. Alasan penolakan FDS oleh pelajar adalah menguras tenaga dan pikiran sebanyak 38.25%. Tidak bisa membantu orang tua 16.87% dan bikin capek dan bosan dalam kelas sebanyak 15.06%.
Selebihnya para pelajar menjawab tidak bisa belajar ilmu agama di madrasah atau madrasah diniyah, tidak bisa berorganisasi dan keterbatasan waktu untuk bersosial masyarakat. “Polling ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi dari kalangan pelajar. Kami berharap riset ini bisa menjadi data bagi pemangku kebijakan, bahwa pelajar tidak setuju dengan penerapan sistem FDS,” terang remaja yang juga pengurus IPNU Jatim ini.
Sekitar 85 pelajar berasumsi dengan adanya FDS, bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. “Pelajar Indonesia harus terus belajar dan tidak terlalu banyak bermain, dengan FDS waktu bermain mereka secara otomatis berkurang,” kata Fera Febriana pelajar SMKN 1 Banyuwangi ini.
“Polling melalui akun media sosial akan terus dilakukan. Ke depannya akan kami lakukan polling melalui twitter, facebook dan instagram karena akun media sosial tersebut sudah akrab di kalangan pelajar,” pungkas A Ainun Najib. Red: Mukafi Niam
