Jombang, NU Online
Sejumlah pondok tentu saja akan mematuhi kebijakan pemerintah terkait praktik new normal di pesantren. Sepanjang hal itu positif dan memastikan keselamatan santri, sehingga proses pembelajaran di pesantren berjalan sebagaimana mestinya.

 

Kendati demikian, pemerintah perlu mengkaji dan memahami betul terhadap situasi yang ada di pesantren sebelum memberlakukan tatanan kenormalan baru. Pemerintah dengan segala sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki mampu membaca kondisi pesantren dengan utuh.

 

Penegasan disampaikan H Hamid Bishri selaku salah seorang pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang, Jawa Timur saat diminta komentar media ini terkait pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19.

 

"Kami berpendapat bahwa pemerintah dalam membuat statemen itu dipersiapkan betul berdasarkan fakta, data, dan analisa yang kuat, sehingga pernyataannya tidak membuat liar dan bingung masyarakat," katanya, Jumat (5/6).

 

Yang harus paling dipahami oleh pihak pemerintah di pesantren adalah edukasi dan sosialisasi terkait kesehatan yang selama ini masih cenderung lemah. Ditambah lagi, lembaga kesehatan pesantren seperti klinik, pusat kesehatan pesantren (Puskestren), dan sejenisnya belum banyak berdiri.

 

Untuk itu, menurutnya, ada beberapa hal yang mendesak dilakukan pemerintah dalam hal ini. Di antaranya harus gencar turun langsung ke pesantren memberikan edukasi dan sosialisasi pendidikan kesehatan kepada santri sejauh kenormalan baru diaplikasikan. Lebih-lebih protokol kesehatan Covid-19 yang mungkin saja disepakati secara baku oleh pemerintah.

 

"Pemerintah daerah itu perlu mengoptimalkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang dapat bersinergi, karena pesantren mengalami persoalan, terutama dalam hal sosialisasi tentang new normal itu termasuk masalah protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.

 

Kemudian penting juga, pemerintah memberikan pelayanan terhadap para santri dalam memastikan tes kesehatannya. Santri-santri yang hendak kembali maupun yang sudah kembali ke pesantren sebelum melakukan tes kesehatan di rumahnya masing-masing harus dirapid test oleh tenaga medis yang dinaungi pemerintah.

 

"Mungkin pemerintah daerah bisa mengirimkan tenaga medis untuk membantu tes kesehatan di pesantren-pesantren," ucap Gus Mamik, sapaan akrabnya.

 

Apabila memungkinkan, imbuhnya, pemerintah juga dapat membantu memberikan fasilitas umum (Fasum) yang mendukung terhadap praktik hidup sehat santri di pesantren. 

 

"Ya, pemerintah bisa fasilitasi pengadaan Fasum yang ini agak besar. Seperti pengadaan air bersih, pancuran, kamar mandi, dan tempat cuci tangan," jelasnya.

 

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib mengemukakan, pentingnya pesantren mengadakan semacam pelatihan dan pendidikan kesehatan. Hal tersebut mendesak diberikan kepada pembina pondok guna menyambut kebijakan new normal.

 

Pelatihan tersebut hendaknya difasilitasi oleh pemerintah, dari pendanaan hingga narasumber pelatihan, dalam hal ini adalah tenaga medis.

 

"Yang dibutuhkan untuk pesantren salah satunya adalah pelatihan kepada pembina asrama akan kesadaran baru terhadap merebaknya Covid-19, karena yang lebih banyak berinteraksi dengan santri adalah pembina pondok," ucapnya.

 

Pewarta: Syamsul Arifin
Editor: Ibnu Nawawi