Aceh Utara, NU Online

Dua bulan pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara pada 26 November 2025, penanganan pascabencana dinilai masih berjalan lamban. Kondisi tersebut membuat banyak warga terdampak belum memperoleh kepastian hunian layak, sementara sisa-sisa material banjir masih terlihat di sejumlah lokasi.

Koordinator Penyaluran Bantuan PCNU Aceh Utara, Tgk Mukhtar Amin, yang akrab disapa Abati Mukhtar Bayu, menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026, kebutuhan paling mendesak masyarakat terdampak adalah kejelasan pembangunan hunian sementara (huntara).

“Sudah dua bulan berlalu, tetapi sebagian warga masih bertahan dalam kondisi darurat. Kami berharap sebelum Ramadan, masyarakat terdampak banjir sudah bisa menempati huntara,” ujar Abati Mukhtar kepada NU Online, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, keterlambatan penanganan berpotensi memperpanjang penderitaan warga, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang seharusnya dapat dijalani dengan lebih tenang dan bermartabat. Ia menegaskan, huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bagian penting dari pemulihan psikologis dan sosial masyarakat.

Abati Mukhtar juga menyoroti kondisi lapangan yang hingga kini masih memprihatinkan. Di sejumlah wilayah terdampak, seperti Kecamatan Sawang, sisa-sisa banjir berupa kayu dan material lainnya belum sepenuhnya diangkut, sehingga menghambat aktivitas warga dan proses pemulihan lingkungan.

“Kondisi ini menunjukkan penanganan pascabencana belum menyentuh seluruh aspek. Pembersihan lokasi, penyediaan hunian, dan pemulihan ekonomi seharusnya berjalan beriringan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, mengakui bahwa penanganan pascabanjir di wilayahnya masih menghadapi berbagai kendala. Ia menyebut, upaya yang dilakukan sejauh ini baru sebatas pembersihan lumpur, sementara pengangkutan kayu dan material sisa banjir belum maksimal.

Selain itu, pembangunan huntara juga disebut belum sepenuhnya rampung. Pemerintah daerah, kata Tarmizi, terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Banjir bandang di Aceh Utara tercatat menewaskan 246 orang, sementara lima orang hingga kini masih dinyatakan hilang. Ribuan warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, sehingga bergantung pada bantuan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Abati Mukhtar menegaskan bahwa NU Aceh Utara terus hadir mendampingi masyarakat terdampak, baik melalui penyaluran bantuan, pendampingan sosial, maupun advokasi kemanusiaan.

“NU tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga mengawal proses pemulihan. Kami berharap negara dan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak lebih cepat agar masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan huntara sebelum Ramadan menjadi langkah penting untuk mengembalikan rasa aman dan stabilitas kehidupan warga terdampak banjir di Aceh Utara.