Jakarta, NU Online

Aktivis Gusdurian yang juga Penyuluh Agama Islam dari Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Fatma Utami Jauharoh mempunyai trik khusus dalam melakukan tugasnya.

Fatma menyadari bahwa tugas dan fungsi penyuluh agama Islam tidak terbatas hanya pada bimbingan atau penyuluh pada majelis taklim.

“Ada empat tugas dan fungsi penyuluh agama yakni fungsi informasi, edukasi, konsultasi, dan advokasi,” kata Fatma, Jumat (7/6/2024).

Fatma juga sebagai penggerak Kampung Moderasi Beragama (KMB) di Kelurahan Watampone dan Kabupaten Bone. Ragam agama dan budaya menjadikan Kelurahan Watampone sebagai percontohan kehidupan harmoni antarumat beragama dan suku budaya. Hal ini sebagai wadah dialog antarumat beragama dan masyarakat adat dalam memperkuat narasi keagamaan yang moderat.

“Setelah pencanangan dan terbentuknya KMB Watampone, saya merasa dan tergerak untuk melakukan program advokasi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Bissu di Kabupaten Bone,” lanjutnya.

Menurutnya, untuk menghapus stigma dan stereotipe yang dihadapi oleh kelompok adat Bissu perlu peran panyak pihak. Salah satunya, peran penyuluh agama dan tokoh-tokoh agama.

Fatma menegaskan, masyarakat perlu memahami dan bisa membedakan identitas gender dan orientasi seksual.

“Bissu adalah kelompok masyarakat adat di Bugis yang sarat dengan kearaifan lokal yang luhur dan mengakui ragam gender non-mainstream (calalai, calabai, makkunrai, oroani,bissu). Bissu adalah jalan suci untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa,” kata Fatma.

Dalam upaya untuk mengahapus stigma dan prasangka juga tantangan struktural, Fatma menjalin kerja sama dengan Kelompok Pemerhati Budaya Bone Yayasan Pawero Tama Kreatif,

Kerja sama tersebut didukung penuh oleh Kemenag RI melalui Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) sebagai upaya penguatan moderasi beragama kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Pendekatan moderasi beragama, kata Fatma, menjadi strategis karena salah satu indikatornya adalah memberikan ruang terhadap adat dan budaya, yakni penerimaan terhadap tradisi. Tentu saja, tradisi luhur yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kearifan.

“Melalui kerja sama dengan kelompok pemerhati budaya, kami memulai langkah untuk melakukan audiensi dengan para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum seperti Pemerintah Daerah Bone, Bupati dan Sekda, Dinas Budaya, Kesbangpol, Kejaksaan Negeri, TNI, POLRI, Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kelompok Pemerhati Budaya, Dewan Legislasi Daerah, Organisasi Pemuda, Komunitas Jaringan Gusdurian Bone, dan tentu saja Kelompok Adat Bissu. Kami duduk bersama dalam satu forum agar lebih mengenal dan saling memahami terkait adanya tantangan masyarakat adat,” jelas Fatma.

Selain itu, melaui majelis taklim dan kegiatan di Masyarakat, ia juga berupaya untuk menyuarakan pemahaman keagamaan yang moderat karena satu-satunya cara untuk dapat hidup berdampingan dan harmoni adalah dengan menjadi umat beragama yang moderat.

“Pendekatan moderasi beragama memberikan alternatif narasi bahwa pemahaman agama yang moderat mampu berjalan beriringan dengan pelestarian budaya yang luhur. Memberikan ruang untuk tabayyun dan lebih mengenal secara objektif kelompok yang berbeda. Ruang dialog menjadi terbuka ketika pemahaman keagamaan kita moderat,” ujarnya.

Semula, kata Fatma, kelompok masyarakat adat Bissu sangat terbatas dalam pelibatan kegiatan di daerah, tetapi saat ini kelompok adat Bissu lebih mendapat ruang dalam pelibatan dalam momentum perayaan di daerah.image widget