Setelah mencanangkan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984, tidak berpolitik praktis, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur tetap memiliki posisi politik penting.

Terbukti ketika Soeharto berulang kali menginginkan Gus Dur tidak terpilih lagi menjadi Ketua Umum PBNU, tapi upaya Soeharto selalu menemui kegagalan.

Gus Dur menjadi “faktor politik”. Kala itu, unsur NU di PPP masih terus berkonsultasi, baik dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU maupun dengan Rais ‘Aam PBNU KH Achmad Siddiq, dan Rais NU lainnya seperti KH Yusuf Hasyim dan KH MA Sahal Mahfudh.

Unsur NU di PPP tetap memerlukan pandangan atau arahan politik. Ketika ditanyakan bagaimana sebenarnya posisi NU, Gus Dur menjawab:

“NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana.” (Fathoni)