Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengirimkan delegasi ke ibukota Kerajaan Malaysia di Putrajaya pada 28–30 April 2026. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat peran global Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua.

Delegasi PBNU bertemu dengan Menteri Urusan Agama Malaysia Zulkifli bin Hasan. Pertemuan tersebut turut didampingi pimpinan JAKIM dan dihadiri lembaga-lembaga strategis seperti YAPEIM, IKIM, dan Yayasan Wakaf Malaysia.

Dalam rangkaian agenda, delegasi PBNU melakukan sejumlah pertemuan strategis dengan pemerintah dan pelaku usaha Malaysia untuk memperkenalkan inisiatif baru melalui Syariah Global Services (SGS) dan Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha (NHM).

Kedua inisiatif ini telah diluncurkan di Jakarta pada 13 Januari 2026 sebagai bagian dari upaya menjadikan NU dan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menegaskan, PBNU berkomitmen untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mencakup sektor industri halal, investasi syariah, dan pemberdayaan sosial.

Dalam forum tersebut, PBNU juga memperkenalkan SGS sebagai platform layanan kepatuhan dan sertifikasi syariah global, serta NHM sebagai platform investasi syariah lintas negara yang menghubungkan modal global dengan sektor riil.

“Kami bertemu dengan Menteri Agama Malaysia bersama lembaga di bawahnya seperti JAKIM, IKIM, YAPEIM, lembaga wakaf, dan lembaga halal. Mereka menginginkan tindak lanjut, dan pada bulan Agustus mereka akan ke Indonesia untuk Konferensi MADANI dan bertemu kembali,” kata Suaedy kepada NU Online, Senin (4/5/2026).

Dalam paparannya, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menekankan arah transformasi kelembagaan PBNU untuk memperluas peran dari organisasi sosial-keagamaan menjadi aktor strategis dalam ekosistem ekonomi global berbasis nilai.

Program Development and Resource Mobilization Specialist Ade Cahyadi menambahkan berbagai sektor prioritas yang tengah dikembangkan meliputi industri pangan, ekosistem kesehatan, pertanian, farmasi, infrastruktur berkelanjutan, hingga energi (termasuk energy storage system).

Selain itu, PBNU juga mendorong pengembangan instrumen investasi syariah global yang melibatkan institusi keuangan seperti Bank Syariah Indonesia, Maybank, dan Standard Chartered Bank, serta membuka potensi kolaborasi dengan Harvest Advisor Singapore dan sovereign wealth funds dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Kunjungan ini memperoleh sambutan dan apresiasi yang sangat positif dari pihak Malaysia, dengan harapan agar kerja sama dapat segera ditindaklanjuti secara lebih konkret," ujarnya.

Pertemuan terpisah yang difasilitasi oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia juga mempertemukan delegasi PBNU dengan berbagai kamar dagang dan industri, di antaranya National Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (NCCIM), Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM), Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM), serta Malaysian Associated Indian Chambers of Commerce and Industry (MAICCI), bersama sekitar 15 pelaku usaha strategis.

Ade menuturkan kedua pihak menyepakati pengembangan kolaborasi dalam bidang pembangunan sosial dan investasi bisnis, khususnya pada sektor industri halal dan keuangan syariah. Sebagai langkah tindak lanjut, disepakati pembentukan sekretariat bersama yang akan dipimpin oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM).

"Sekretariat ini bertugas menyiapkan implementasi teknis serta menjembatani kerja sama antara sektor bisnis dengan dukungan pemerintah dan kamar dagang," ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, delegasi PBNU juga melakukan anjangsana ke kantor PCINU Malaysia di Kuala Lumpur. Delegasi disambut oleh jajaran pimpinan PCINU, badan otonom (banom), serta lembaga NU di Malaysia, sekaligus mendengarkan perkembangan organisasi dan program-program yang telah berjalan dalam memperkuat peran NU di tingkat diaspora.

"Kunjungan ini menegaskan langkah strategis PBNU dalam membangun kemitraan internasional yang berorientasi pada nilai, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dan NU sebagai bagian penting dalam peta ekonomi syariah global yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.