Jakarta, NU Online

Rusia mendeklarasikan operasi militer terhadap Ukraina pada Kamis (24/2/2022) kemarin. Sejumlah misil pun ditembakkan ke berbagai wilayah di Ukraina, seperti Kiev, Odessa, Kharkif, dan Mariopol. 

Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Federasi Rusia dan Eropa Utara (FREU) Amy Maulana menyatakan ada beberapa warga NU di wilayah Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. 

Sampai saat ini, warga NU terpantau dalam keadaan baik dan normal sebagaimana biasanya. Mereka merupakan mahasiswa yang tengah belajar di Rostov, 186 km dari Kota Luhansk dan 205 km dari Kota Donetsk, dua kota Ukraina yang diakui kemerdekaannya oleh Rusia.

"Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Situasi kehidupan normal, termasuk di wilayah perbatasan dengan Ukraina," ujarnya kepada NU Online pada Kamis (24/2/2022) malam.

Menurutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow telah mengimbau seluruh masyarakat Indonesia di perbatasan agar tetap tinggal di rumah, sedang masyarakat lain agar tidak bergerak mendekati perbatasan.

"Dari KBRI menghimbau mahasiswa dan diaspora Indonesia untuk tidak bepergian mendekati perbatasan," ujarnya.

Sampai saat ini, Rusia telah merangsek di Ibu Kota Kiev. Pangkalan udara di sana yang berjarak puluhan km dari istana presiden sudah dikuasai.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah bersuara mengenai langkah jauh Rusia itu.

 

Melalui media sosial Twitter, Kemenlu menegaskan bahwa penghormatan terhadap tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan, penting untuk terus dijalankan.

"Oleh karenanya, Serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," lanjutnya.

Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mempersiapkan rencana evakuasi WNI. "Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas pemerintah," pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad