Ramallah, NU Online

Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina pada Ahad mengumumkan hasil akhir pemilihan lokal yang digelar di 183 dewan lokal di Tepi Barat, serta di kota Deir al-Balah di Jalur Gaza, termasuk jumlah suara dan kursi yang diraih masing-masing daftar.

Dilansir WAFA, Ketua Komisi, Rami Hamdallah, dalam konferensi pers di Al-Bireh menyatakan bahwa proses pemilu berlangsung di tengah kondisi yang sangat kompleks, namun tetap terlaksana dengan integritas dan transparansi.

Ia menjelaskan, pemilu kali ini untuk pertama kalinya menerapkan undang-undang baru dengan sistem daftar terbuka dan sistem campuran individual, yang membutuhkan sosialisasi luas serta pelatihan bagi ribuan petugas.

Terkait pelaksanaan pemilu di Deir al-Balah, Hamdallah menegaskan bahwa komisi tetap memperlakukan Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai satu kesatuan wilayah, meski menghadapi berbagai kendala besar, termasuk kesulitan memasukkan logistik pemilu.

Ia menyebut warga Gaza harus mencetak surat suara dan menyiapkan kotak pemungutan suara secara mandiri agar pemilu dapat tetap berlangsung.

Partisipasi pemilih tercatat sebesar 23 persen di Deir al-Balah, yang dinilai rendah akibat penggunaan data kependudukan lama, tingginya jumlah korban jiwa, serta perpindahan warga ke berbagai wilayah lain.

Secara keseluruhan, sekitar 522.000 pemilih menggunakan hak pilihnya, sementara 197 badan lokal dimenangkan secara aklamasi. Tingkat partisipasi di Tepi Barat mencapai 56 persen, meningkat dibandingkan 53,7 persen pada 2012, 53,8 persen pada 2017, dan 58 persen pada 2022.

Wilayah Salfit mencatat partisipasi tertinggi sebesar 71 persen, sedangkan Deir al-Balah terendah dengan 23 persen. Suara tidak sah tercatat 4 persen, surat suara kosong 1 persen, dan suara sah mencapai 95 persen. Representasi perempuan di antara pemenang mencapai 33 persen.

Sementara itu, Perdana Menteri Mohammed Mustafa menyampaikan selamat kepada Komisi Pemilihan dan rakyat Palestina atas terselenggaranya pemilu tersebut sebagai langkah nasional menuju kemerdekaan penuh di seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Yerusalem yang diduduki.

Ia menilai pelaksanaan pemilu di tengah kondisi sulit ini menjadi langkah awal penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi, ketahanan institusi nasional, serta mendorong persatuan nasional.

Menurutnya, pemilu lokal bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian dari visi pemerintah untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendukung dewan lokal terpilih melalui penguatan sistem kerja, peningkatan kinerja kelembagaan, serta penyelesaian masalah keuangan guna memastikan keberlanjutan layanan.

Mustafa juga menyebut upaya akan terus dilakukan untuk menarik pendanaan dan hibah bagi proyek infrastruktur guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Ia menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina, dan penyatuan kembali Gaza dengan Tepi Barat menjadi tujuan utama menuju pembentukan negara Palestina secara utuh.

Terkait situasi politik, Mustafa menyambut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 dan pengaturan gencatan senjata yang menyertainya, meski implementasinya dinilai belum sepenuhnya berjalan dan kehadiran militer Israel di Gaza masih berlangsung.

Ia menekankan pentingnya membuka seluruh perlintasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan secara mendesak, serta percepatan proses rekonstruksi.

Di bidang ekonomi, Mustafa menuding kebijakan Israel tidak hanya memblokade Gaza, tetapi juga menekan Tepi Barat, termasuk Yerusalem, melalui berbagai instrumen politik, keamanan, dan permukiman, serta penahanan dana pajak Palestina.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai “bentuk penjajahan lain,” seraya menegaskan pemerintah akan terus menekan Israel untuk mencairkan dana tersebut sekaligus menjaga ketahanan rakyat Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Palestina juga meluncurkan berbagai program dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk pendanaan sebesar 50 juta dolar AS dari dana Arab dan Islam, 40 juta euro melalui Dana Pengembangan dan Pinjaman Kota, serta lebih dari 170 juta shekel dari dukungan pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, khususnya di sektor jalan dan infrastruktur.