Jeddah, NU Online
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat di markasnya, Jeddah, Arab Saudi pada Senin (3/2). Agenda pertemuan ini adalah mendiskusikan Rencana Perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dilansir Aljazeera, Senin (3/1), pertemuan OKI terlaksana atas permintaan dari pemimpin Palestina. Pertemuan 57 negara ini digelar dua hari setelah Liga Arab menolak secara tegas rencana Trump tersebut. Dikatakan Liga Arab bahwa rencana tersebut ‘tidak memenuhi hak minimum dan aspirasi rakyat Palestina.’

Pada Sabtu (1/2) lalu, OKI melalui Twitternya mengumumkan bahwa pertemuan eksekutif terbuka tingkat menteri luar negeri akan mendiskusikan posisi organisasi menyusul pemerintahan AS di bawah Presiden Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah nya.

OKI adalah organisasi antarpemerintah terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan populasi kolektif mencapai 1,8 miliar. Mayoritas anggota OKI adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, dan juga negara dengan penduduk Muslim signifikan dari empat benua. Termasuk negara-negara Afrika dan Amerika Selatan. OKI memiliki lima anggota pengawas, termasuk Rusia dan Thailand.

 
Saudi larang Iran ikut pertemuan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi, mengatakan, Arab Saudi melarang delegasi Iran untuk ikut serta dalam pertemuan darurat OKI ini. Menurut Mousavi, Saudi tidak menerbitkan visa untuk para delegasi Iran yang hendak mengikuti pertemuan OKI.

“Pemerintah Saudi melarang Republik Islam Iran untuk ikut berpartisipasi (dalam pertemuan OKI),” katanya, dikutip laman Fars News Agency, Senin (3/2). Belum ada komentar resmi dari Saudi soal ini.

Karena itu, Mousavi mengatakan, Iran akan melayangkan nota protes kepada Sekretariat OKI dan menuduh Saudi telah menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah dari markas organisasi.

Iran sendiri mengecam rencana Trump tersebut. Kepala Staf Presiden Iran Mahmoud Vaezi menyebut, rencana Trump itu sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak Palestina. Dia menegaskan, Teheran akan berdiri bersama rakyat negara Arab untuk menentang rencana Amerika-Israel.

Pada Selasa (28/1) lalu, Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. Dalam rencana itu, Trump menegaskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Sementara Palestina akan diberi hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota kalau diakui sebagai negara.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan