Ramallah, NU Online
Dua faksi terbesar Palestina, Fatah dan Hamas, sepakat untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dengan sistem perwakilan yang proporsional. Dengan demikian, ini akan menjadi pemilu pertama Palestina dalam hampir 15 tahun.

“Kami telah mencapai visi yang jelas tentang mekanisme membangun kemitraan nasional melalui pemilihan perwakilan proporsional, dimulai dengan pemilihan legislatif, kemudian pemilihan presiden, dan terakhir pemilihan dewan nasional,” kata Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, Jibril Rajoub, seperti diberitakan kantor berita Palestina, WAFA. Kesepakatan ini dicapai setelah elite Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan di Turki pada Kamis (24/9).

Pemungutan suara akan dilaksanakan dalam enam bulan di bawah kesepakatan Fatah, pemimpin Otoritas Palestina, dan Hamas. Disebutkan Rajoub, pemilihan akan dilakukan sedapat mungkin. Untuk wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan diadakan pemilihan, maka faksi harus mencapai konsensus tentang mekanisme perwakilan.

“Kami menunggu undangan dari Presiden Mahmoud Abbas kepada sekretaris jenderal faksi-faksi Palestina untuk mengesahkan prinsip tersebut dan mengesahkan mekanismenya, mulai dari penerbitan keputusan presiden hingga tahap akhir,” lanjutnya.

Menurut Rajoub, sekretaris jenderal dari faksi-faksi Palestina akan diminta bertemu dalam waktu sepekan ini untuk menyetujui mekanisme. Hal itu dimaksudkan untuk melanjutkan proses pembangunan kemitraan nasional guna menghadapi ‘Kesepakatan Abad Ini’, rencana aneksasi Israel, dan gelombang normalisasi negara-negara Arab dengan Israel.

Dia menekankan, tujuan strategis dari langkah itu adalah membangun persatuan nasional. Dengan persatuan nasional, Palestina akan bisa mengadakan pemilihan umum. Rajoub meminta para pemuda Palestina untuk mendukung kehidupan yang demokratis dan menciptakan lingkungan positif dalam hubungan intra-Palestina.

“Proses demokrasi adalah satu-satunya cara untuk membangun sistem politik kita,” tegasnya.

Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammed Shtayeh menyambut baik kesepakatan dua faksi terbesar tersebut untuk mengadakan pemilu. Dia menuturkan, Otoritas Palestina siap menyediakan semua kebutuhan untuk menyukseskan pemilihan tersebut. Bagi dia, pemilu adalah gerbang untuk memperbaharui kehidupan demokrasi dan memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi bahaya yang mengancam perjuangan Palestina.

Untuk diketahui, pemilihan umum di Palestina terakhir kali diadakan pada 2006 lalu. Pada saat itu, Hamas menang telak secara tidak terduga. Setelah pemungutan suara pada 2006, Hamas dan Fatah membentuk pemerintahan persatuan. Namun pada tahun berikutnya, pemerintahan persatuan runtuh setelah kedua faksi tersebut bentrok di Jalur Gaza. Sejak saat itu, Hamas menguasai Gaza sementara Fatah menjalankan Otoritas Palestina yang berbasis di Kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad