Greenpeace dan Mahasiswa Bentangkan Spanduk Raksasa, Kritik Biaya Hidup dan Penanganan Krisis Iklim
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:00 WIB
Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk protes di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) pagi. (Foto: Dok Greenpeace Indonesia)
Jakarta, NU Online
Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim dan kenaikan biaya hidup di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Spanduk yang dibentangkan dari bagian atas patung ikonik Jakarta itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 08.00 WIB, petugas kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran menurunkan kedua spanduk tersebut.
Kedua spanduk menghadap ke arah berlawanan. Spanduk yang menghadap utara, ke arah Istana Merdeka, bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara itu, spanduk yang menghadap selatan memuat pesan, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Greenpeace Indonesia menyebut aksi damai tersebut sebagai bentuk desakan agar pemerintah lebih serius menangani krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“BTW langitnya belum biru nih guys, masih ada asap,” tulis Greenpeace Indonesia dalam unggahannya di media sosial diberitakan NU Online Jakarta.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, bencana ekologis dan cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap penghasilan dan pengeluaran rumah tangga.
Ia mencontohkan banjir bandang serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat mengganggu sumber penghidupan masyarakat dan mendorong kenaikan harga pangan.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujar Jeanny dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).
Riset Greenpeace Ungkap Dampak Krisis Iklim
Bersamaan dengan aksi tersebut, Greenpeace Indonesia merilis riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.
Riset yang melibatkan delapan kelompok masyarakat di wilayah Jabodetabekjur, Bandung Raya, dan Yogyakarta Raya itu menunjukkan bahwa dampak krisis iklim dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.
Sebanyak 41 persen responden melaporkan dampak terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39 persen responden mengalami dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Mahasiswa Turun ke Jalan
Pada hari yang sama, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Seluruh Indonesia, serta kelompok yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat).
Sekitar 500 orang diperkirakan mengikuti aksi di kawasan Tugu Tani. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan krisis lingkungan dan korupsi hingga kebebasan berpendapat serta persoalan mahalnya biaya layanan publik.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengkritik kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir. “Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” ujarnya.
Pramono Minta Spanduk Diturunkan
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar dua spanduk raksasa berisi kritik terhadap penanganan krisis iklim dan kenaikan biaya hidup yang dibentangkan Greenpeace Indonesia di Monumen Selamat Datang, Bundaran HI, segera diturunkan.
“Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan untuk segera turunkan (spanduknya). Jangan sampai ketertiban kita terganggu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Pramono mengatakan, pemerintah menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tidak mengganggu ketertiban umum.
“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.