Jakarta, NU Online
Pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi arena kompromi politik di antara para elite partai politik (parpol). Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dihadapkan pada persoalan mencari sosok pengganti, tetapi juga harus memperhitungkan konfigurasi kekuasaan hingga Pemilihan Presiden 2029.

 

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai penentuan pengganti Gibran akan sangat bergantung pada negosiasi politik antara Prabowo dan partai-partai pendukungnya.

 

Kesepakatan di antara elite partai politik diperkirakan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan figur yang akan mengisi jabatan tersebut. Namun, Adi menekankan pentingnya memilih sosok wakil presiden yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi rakyat saat ini.

 

Menurut Adi, partai-partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2024 memiliki peran dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Meski kewenangan mengusulkan nama berada di tangan presiden, Prabowo tetap membutuhkan masukan dan persetujuan politik dari partai-partai pendukungnya.

 

"Kalau sudah elite berkompromi, kalau elite itu sudah bersepakat, siapa pun orangnya pasti akan disepakati untuk dipilih dalam mekanisme voting di MPR," ujar Adi dalam unggahan Youtube pribadinya, Jumat (13/11/2026) dikutip NU Online Jakarta.

 

Ia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam konstitusi. Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua nama tersebut kemudian dipilih melalui pemungutan suara untuk menentukan wakil presiden pengganti.

 

Namun, Adi mengingatkan bahwa penentuan pengganti Gibran tidak semestinya didasarkan pada popularitas maupun elektabilitas. Sebab, proses tersebut bukan kontestasi pemilihan umum, melainkan pengisian jabatan yang kosong.

 

Di balik proses konstitusional tersebut, terdapat kalkulasi politik yang tidak kalah penting. Adi menyoroti Prabowo yang kemungkinan tidak memilih sosok yang berpotensi menjadi pesaing politiknya dalam Pilpres 2029.

 

Selain pertimbangan politik, Adi berharap Prabowo memilih figur yang memiliki keahlian di bidang ekonomi. Menurut dia, persoalan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan ke depan.

 

Wakil presiden mendatang diharapkan mampu berkontribusi meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen.

 

Dengan demikian, pengganti Gibran tidak hanya dituntut mampu menjaga stabilitas politik pemerintahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membantu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.​​​​​​​

 

Di tengah pembahasan mengenai sosok pengganti Gibran, Adi melihat pengunduran diri putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sebagai bagian dari perubahan konstelasi politik nasional. Ia menduga keputusan Gibran mundur berkaitan dengan upaya menghindari proses pemakzulan yang tengah bergulir di DPR.

 

Adi menyoroti sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang disebut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Menurut dia, hak tersebut dapat menjadi instrumen politik untuk membawa persoalan Gibran menuju proses pemakzulan atau impeachment.

 

Proses pemakzulan, kata dia, berpotensi berlangsung panjang dan berbelit. Selain menguras energi politik, proses tersebut juga dapat menyeret Gibran dan pemerintahan ke dalam konflik berkepanjangan.

 

"Dalam konteks itulah kemudian mundur adalah pilihan yang cukup rasional. Bisa dinilai sebagai sebuah bentuk sikap negarawan atau langkah gentleman untuk mengakhiri spekulasi dan tafsir-tafsir liar terkait posisi Gibran," ujar Adi.

 

Bagi Adi, pengunduran diri Gibran juga menjadi penanda berakhirnya hubungan politik antara Prabowo dan keluarga Jokowi. Hubungan politik yang sebelumnya terlihat berjalan beriringan kini memasuki babak baru.

 

"Ini harus dikatakan secara tegas, bulan madu politik antara Prabowo dengan Gibran, antara Prabowo dengan Jokowi, sudah selesai," katanya.

 

Meski demikian, Adi menilai berakhirnya kedekatan politik tersebut tidak berarti kerja sama di antara ketiganya tertutup. Hubungan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kepentingan masing-masing elite.

 

Ia mengingatkan bahwa dalam politik, hubungan pertemanan maupun pertentangan tidak bersifat permanen. Karena itu, peluang kerja sama antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran pada masa mendatang tetap terbuka.

 

"Dalam politik kita, hari ini teman, besok bisa menjadi musuh. Hari ini musuh, besok bisa menjadi teman. Tidak ada yang abadi dalam politik," ujar Adi.