Puisi Gibran untuk Jokowi: Anakmu Bukan Milikmu

Kahlil Gibran, penyair Lebanon menulis puisi “On Children.” Puisi ini salah satu bagian paling terkenal dari mahakarya Kahlil Gibran yang berjudul The Prophet, yang pertama kali terbit pada tahun 1923. Ia sampaikan pesan filosofis soal peran orang tua terhadap anak-anak mereka. 

Mereka datang darimu, tetapi bukan berasal darimu,
Dan meskipun mereka ada bersamamu, namun mereka bukan milikmu.

**

Selasa, 10 November 2026, Mahkamah Agung mengunggah salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ke direktori putusannya. Amarnya sudah diketuk sebelas hari sebelumnya, Jumat 30 Oktober. Majelis kasasi dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius bersama Maftuh Effendi dan Heri Sugiharto, baru hari itu publik bisa baca alasannya.

Objek perkaranya selembar surat. Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, menyatakan Gibran Rakabuming Raka setara tamatan sekolah menengah kejuruan bidang akuntansi dan keuangan. Empat tahun kemudian, fotokopi surat itu jadi bukti syarat pendidikan ketika putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut daftar calon wakil presiden.

MA menyatakan surat itu batal dan memerintahkan kementerian mencabutnya. Dokumen yang dijadikan dasar, kata majelis, hanya membuktikan kehadiran, bukan kelulusan. Gibran tetap Wakil Presiden. Belum ada putusan yang menyatakan ia memalsukan dokumen, dan belum jelas status jabatannya. Namun dua pengadilan tertinggi, MK dan MA, mencatat hal yang sama. Dalam persidangan tidak ditemukan ijazah luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraannya dengan SMA.

Anak yang Disekolahkan agar Mandiri
Jejak tertulis pendidikan Gibran di Indonesia berhenti di SLTP Negeri 1 Surakarta. Ijazah sekolah itu ikut ia unggah ketika mengajukan penyetaraan pada 2019, menurut keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, ia pindah ke luar negeri.

Sekitar 2002, jelang usia lima belas, Gibran berangkat ke Singapura. Tujuannya Orchid Park Secondary School, sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Singapura yang baru diresmikan pada April 2001. Ia termasuk angkatan awal sekolah itu. Bertahun-tahun kemudian, ditanya wartawan di Solo pada September 2025, Jokowi menjelaskan alasannya singkat, “Biar mandiri.” Ia juga mengaku menemukan sekolah itu sendiri.

Tahun itu juga tahun ayahnya mulai keluar dari bengkel mebel. Pada 11 Juli 2002, Jokowi menghidupkan cabang Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di Solo dan didaulat sebagai ketuanya. Organisasi yang menaungi lebih dari 140 pengusaha mebel itu belakangan jadi mesin yang mendorongnya ke politik.

Perlu diketahui, tentang masa Gibran di Orchid Park hanya berupa daftar dokumen. Menurut kementerian, ia menyerahkan empat rapor jenjang Secondary 3 dan Secondary 4, kira-kira dua tahun belajar, serta sertifikat GCE O-Level. Isi rapor itu belum pernah dipublikasikan.

Dua tahun itu penting. Dalam sistem Singapura masa itu, siswa jalur Express umumnya menempuh empat tahun sekolah menengah sebelum ujian O-Level. Sertifikat O-Level diberikan kepada peserta yang lulus minimal satu mata pelajaran, dan belum otomatis membuka pintu universitas karena masih ada jenjang prauniversitas di junior college atau politeknik. Berdasarkan fakta persidangan, MK menyamakan kualifikasi O-Level Gibran dengan kelas 10 SMA di Indonesia. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto bahkan menduga Gibran masuk Orchid Park terutama untuk memperoleh O-Level sebagai syarat program di Australia. Dugaan itu belum pernah diuji.

Sertifikat dari Sydney
Dari Singapura, Gibran pindah ke UTS Insearch di Sydney, lembaga pathway yang menyiapkan pelajar internasional untuk masuk University of Technology Sydney. Sejak 2020 namanya UTS College. Menurut tim penilai Kemendikdasmen, di sana ia mengikuti Diploma of Business Studies pada 2005–2006.

Saat itu, di Solo, ayahnya memasuki babak baru. Rencana pencalonan Jokowi sempat diprotes si sulung. Dalam memoar resmi Jokowi karya Alberthiene Endah yang terbit pada 2012, Gibran digambarkan lebih suka ayahnya yang “tidak jadi pejabat dan tidak main politik”. Jokowi tetap maju. Pada Pilkada 27 Juni 2005, ia dan FX Hadi Rudyatmo menang dengan sekitar 37 persen suara, lalu dilantik pada 28 Juli 2005. Tahun pertamanya diisi pekerjaan yang kelak menjadi etalase kepemimpinannya, antara lain memindahkan pedagang kaki lima ke Pasar Klithikan Notoharjo. Iriana memimpin Tim Penggerak PKK kota, sementara dua adik Gibran, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep, masih remaja dan anak-anak.

Dari Sydney, kementerian kelak menerima tiga dokumen, yakni sertifikat kehadiran (certificate of attendance), transkrip nilai, dan surat keterangan terdaftar. Tidak ada ijazah. Saat membaca transkrip itu di ruang sidang MK, Wakil Ketua MK Saldi Isra menemukan nilai baik untuk Business Communication, beberapa Pass dan Credit, tetapi juga Fail. Laman resmi UTS College hari ini menyebut siswa tidak dapat lulus program diploma bila ada mata pelajaran yang gagal. Belum jelas apakah aturan yang sama berlaku dua dekade lalu.

Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati menerangkan di MK bahwa sertifikat kehadiran lazimnya diterbitkan atas permintaan, misalnya untuk keperluan visa. Pemerintah Australia, katanya, tidak pernah menyetarakan program pathway dengan sekolah menengah atas. Ia mengaku pernah menerima sertifikat kelulusan dari lembaga sejenis, seperti Monash College, tetapi tidak pernah dari UTS Insearch.

Sertifikat kehadiran bukan ijazah. Pertanyaan, apakah ia menyelesaikan program pendidikannya di Sydney?

Gelar dari Bradford
Pada 2007, Gibran kembali ke Singapura dan masuk Management Development Institute of Singapore (MDIS), lembaga pendidikan tinggi swasta. Dalam pernyataan resmi bertanggal 1 Oktober 2025, MDIS menyebut ia mahasiswa penuh waktu hingga 2010. Ia menuntaskan Advanced Diploma, lalu meraih Bachelor of Science (Honours) in Marketing dari University of Bradford, Inggris, lewat program kemitraan. Di Solo, Jokowi menyelesaikan periode pertamanya dan terpilih lagi pada 2010.

Pernyataan MDIS tidak menjelaskan dokumen apa yang dipakai untuk menerima Gibran pada 2007. Akademisi Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, pertanyakan bagaimana jalur yang bermula dari O-Level bisa berujung pada gelar sarjana. O Level (Ordinary Level) umumnya setara dengan akhir jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga kelas 10 (awal SMA) atau sekitar Grade 10 di Indonesia.

Dengan dasar itu, Gibran justru menjawab dengan logika berjenjang. “Kalau saya tidak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah,” katanya pada 7 Oktober, sehari setelah putusan MK. Jokowi menambahkan, setiap negara punya sistem berbeda dan putranya sudah menyelesaikan S1.

Mengutip Fajar.co.id, Suflikar menambahkan, “Anak-anak yang ambil A-Level itu harus ujian yang superberat. Dan itulah yang menentukan masa depan mereka, ujian SMA. Jadi, ketika mereka menyelesaikan itu, barulah mereka bisa mendaftar di universitas-universitas di Singapura yang superkompetitif.”

Argumen itu sah diajukan. Tetapi Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. MK dan MA menguji dokumen di jenjang itu, bukan gelar sarjananya.

Surat yang Terbit Sehari
Gibran pulang pada 2010 dan merintis usaha di Solo. Penyetaraan pendidikan menengahnya baru diajukan sembilan tahun kemudian. Menurut Gogot di MK, Gibran sendiri yang mengajukan permohonan secara daring pada 6 Agustus 2019, dan surat terbit pada tanggal yang sama dengan tanda tangan Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Dua hari kemudian, ijazah Bradford-nya disetarakan dengan sarjana oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beberapa bulan setelahnya, ia maju dalam Pilkada Solo 2020.

Tim penilai menghitung masa belajar sekitar tiga setengah tahun, dari Januari 2003 hingga Oktober 2006. Mata pelajaran di transkrip UTS Insearch, seperti akuntansi keuangan, ekonomi bisnis, dan akuntansi pajak, lalu dipadankan dengan kurikulum SMK. Kementerian mengakui tidak menerima ijazah. Status tamat, kata anggota tim penilai Taufiq Damarjati, berdasarkan transkrip. Taufiq juga mengakui Gibran adalah satu-satunya pemohon asal UTS Insearch yang pernah ia tangani. Hakim MK Arsul Sani menilai frasa dalam surat itu, yang menyebut Gibran “dinilai memiliki pengetahuan setara”, sulit dipahami.

Pada Oktober 2023, KPU menerima fotokopi surat itu tanpa memeriksa ulang ke kementerian. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakuinya di MK. Lembaganya tidak datang memverifikasi, katanya, karena penyetaraan pendidikan luar negeri adalah wewenang kementerian.

Dua Putusan, Satu Temuan
Persoalan itu baru dibongkar terbuka tiga tahun kemudian. Pada 10 September 2026, Denny Indrayana dan kawan-kawan mengajukan permohonan ke MK. Sidang menghadirkan atase pendidikan di Singapura dan Canberra, yang sama-sama menyatakan tidak menyimpan arsip pendidikan Gibran. 

Pada 6 Oktober, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak berkedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang bisa disetarakan dengan SMA, dan menilai KPU lalai. Soal keterpenuhan syarat, MK menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang.

Jalur kedua lebih dramatik. Advokat Subhan Palal menggugat surat penyetaraan ke PTUN Jakarta dan kalah dua kali. Gugatannya tidak diterima pada 21 Mei 2026, dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada 12 Agustus. Di tingkat kasasi, keadaan berbalik. MA menimbang bahwa peradilan tata usaha negara tetap berwenang mengoreksi pelanggaran administrasi pemilu, bahwa setiap pemilih berhak menggugat, dan bahwa putusan MK merupakan fakta hukum baru. Majelis mengesampingkan eksepsi kedaluwarsa demi apa yang disebutnya keadilan substantif. Menurut MA, menyetarakan pendidikan tanpa ijazah atau diploma tamat belajar adalah tindakan tidak cermat.

Putusan itu menjawab soal keabsahan surat. Ia tidak memutus dugaan pemalsuan yang memang tak pernah diperiksa pengadilan mana pun, dan tidak membatalkan penetapan pasangan calon. Pemberhentian wakil presiden hanya bisa ditempuh lewat DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Konsekuensinya menjadi tafsir beragam. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai putusan MA tidak berlaku surut dan tidak bisa dieksekusi sempurna karena tahapan pemilu sudah selesai. Menurut dia, kementerian juga masih bisa mengajukan peninjauan kembali. 

Mantan Ketua MK Mahfud MD menjelaskan, kata “batal” dalam amar sebagai batal sejak semula, tetapi menyebut nasib jabatan sebagai ranah politik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pada 6 November, mengatakan belum ada tindak lanjut. Pimpinan DPR, lewat Sufmi Dasco Ahmad, masih menunggu salinan lengkap. Jokowi, ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November, hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum.

Belum Bersaksi
Tiga kenyataan bertemu dalam perkara ini. Gibran berkesempatan sekolah di dua negara, sesuatu yang tak dimiliki kebanyakan keluarga Indonesia. Orang tuanya, sejak 2005 punya sumber daya dan kekuasaan. Namun justru dokumen pendidikan menengahnya dibatalkan pengadilan ketika ia sudah duduk di kursi wakil presiden.

Ironi itu tidak serta-merta jadi tuduhan. Kesibukan Jokowi sebagai wali kota bukan bukti kelalaian seorang ayah, dan barangkali banyak orang tua sibuk mengawasi pendidikan anaknya. Persidangan adalah mata rantai pemeriksaan. Kementerian menilai berkas unggahan dan menerbitkan surat di hari yang sama. KPU menerima surat kementerian tanpa memeriksa dan memvalidasinya. MK menyebut KPU lalai, MA menyebut kementerian tidak cermat. Pertanyaan tentang ijazah, yang semestinya pangkal semua itu baru diajukan terbuka di ruang sidang pada 2026.

Apakah warga biasa yang hanya membawa sertifikat kehadiran juga akan memperoleh surat penyetaraan, dan secepat itu? Kementerian belum membuka data permohonan, waktu proses, dan tingkat penolakan untuk periode tersebut. Tanpa data itu, tuduhan perlakuan istimewa sama tidak berdasarnya dengan klaim bahwa prosesnya biasa saja.

Sejauh penelusuran atas pemberitaan hingga hari ini, belum ada guru, wali kelas, atau teman sekelas Gibran di Orchid Park, Sydney, maupun MDIS yang bersaksi secara terbuka. Ketiadaan itu bukan bukti ia tak pernah bersekolah. Sekolah menyimpan data siswa secara tertutup, dan lebih dua dekade telah berlalu. Tetapi bagi pejabat publik, kesaksian dan dokumenlah yang paling mudah menjawab keraguan.

Pada Maret 2026, Komisi Informasi Pusat memerintahkan kementerian membuka dokumen penyetaraan. Pada 30 Oktober, seusai salat Jumat di Jakarta Barat, Gibran mengatakan sudah menyiapkan dokumennya dan siap membukanya. Hingga tulisan ini selesai, dokumen itu belum juga dibuka.

Pertanyaan-pertanyaan pun masih menggantung. Apa sebenarnya yang terjadi selama tahun-tahun Gibran di Singapura dan Sydney? Siapa yang memastikan setiap tahapnya selesai dengan benar? Apa yang diketahui Jokowi dan Iriana tentang kualifikasi akademik putra mereka? Dan mengapa persoalan yang bisa dituntaskan sejak 2010 justru jadi perdebatan hukum setelah ia berada di puncak kekuasaan sebagai wakil presiden?

Pendidikan dipercaya menentukan perjalanan pribadi seseorang, tetapi ketika kualifikasi pendidikan dijadikan persyaratan menduduki jabatan publik, transparansi bukan lagi perkara keluarga, melainkan urusan pertanggungjawaban kepada seluruh warga negara.

Kembali saya teringat puisi Khalil Gibran:

Kau menampung jasad mereka, tetapi bukan jiwa mereka,
Karena jiwanya bersemayam di rumah masa depan, 
yang tidak dapat kau kunjungi, bahkan dalam mimpimu sekalipun.
Kau boleh berusaha menjadikan mereka, tetapi jangan berusaha membuat mereka sepertimu.
Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak terpaku pada hari kemarin.

Abi S Nugroho, Aktivis Masyarakat Sipil, menempuh Magister Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta