Jakarta, NU Online

Persoalan kesalahan mengelola lahan gambut di Indonesia menjadi perhatian sejumlah elemen bangsa. Dampak buruk yang dikhawatirkan menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang kebijakan seperti Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk terus melakukan berbagai upaya di lapangan. 

Dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Adrinoviarini, mengatakan gambut memiliki sifat yang dinamis. Karena sifat dinamis itulah gambut menyebabkan fluktuasi angka inventarisasi pada luasan lahan gambut itu sendiri.

“Etika baik dalam pengelolaan lahan gambut ini penting untuk menjaga kekhasan ekosistem gambut dan sumber daya, lingkungan lokal, regional, dan global,” kata Adri saat dihubungi NU Online, Selasa (27/5). 

Adri, sapaan akrabnya, menyebut pada tahun 2011 Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian memperkirakan Indonesia memiliki 14,9 juta hektar lahan gambut. Lahan tersebut tersebar di tiga pulau besar di Indonesia. 

Menurut dia, sebaran lahan gambut tersebut ada di Pulau Sumatera seluas 6,4 juta hektar (43%), Pulau Kalimantan seluas 4,8 juta hektar  (32%) dan Pulau Papua seluas 3,7 hektar (25%). Hamparan 14,9 juta hektar lahan gambut tersebut, lanjut Adri, membuat Indonesia menjadi negara dengan luas lahan gambut terbesar kedua di dunia. 

Ia menjelaskan, lahan gambut merupakan ekosistem yang khas dari segi struktur, fungsi dan kerentanan yang besar terhadap usikan. Untuk itu, kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap usikan pada lahan gambut yaitu kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan etika baik terhadap lingkungan tersebut. 

“Sehingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi landasan etika baik dalam pengelolaan lahan gambut. Dengan berpegang teguh dalam menjalankan AMDAL sebagai instrumen kebijakan lahan gambut,  lahan gambut dan lingkungan dapat diselamatkan,” ujarnya. (A Rahman Ahdori /Musthofa Asrori)