Jakarta, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Natuna dengan cepat merespons soal karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, Tiongkok. Respons cepat tersebut merupakan bagian dari keprihatinan PCNU Natuna kepada warga Natuna yang dianggap sepi aspirasinya.

 

Respons yang tertuang dalam Pernyataan Sikap PCNU Natuna bernomor Ist/PS/PCNU/II/2020 menyatakan, mencermati perkembangan masalah karantina WNI dari Wuhan di Kabupaten Natuna, sebagai bagian dari kecintaan PCNU Natuna kepada NKRI,  PCNU Natuna memberi simpati kepada WNI dari Wuhan.

 

Dalam edaran pernyataan sikap yang diterima PBNU, PCNU Natuna menyatakan tiga hal. Pertama, mendukung pernyataan elemen masyarakat Natuna bahwa Pemda dan pemerintah pusat harus memberikan kompensasi berupa jaminan kesehatan berupa posko layanan kesehatan darurat dan cepat. Selain itu, juga perlu mendatangkan tenaga psikiater untuk masyarakat Natuna.

 

"Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi atau karantina WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna. Segala kebijakan pemerintah pusat untuk Natuna, terlebih dahulu harus disosialisasikan," tulis surat edaran tersebut yang diterima NU Online, Selasa (4/2).

 

Kedua, meminta kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki manajemen komunikasi dalam menerapkan suatu kebijakan, khususnya kebijakan terkait dengan Natuna.

 

"Ketiga, meminta Panglima TNI untuk meminta maaf atas pembohongan publik tentang jarak antara lokasi karantina yang disebut di atas 5 km, faktanya di bawah 2 km," demikian pernyataan sikap PCNU Natuna.

 

Pernyataan tersebut tertanggal 3 Februari 2020 dan ditandatangani para pengurus harian PCNU Natuna. Para pengurus harian tersebut terdiri dari Rais Syuriyah PCNU Natuna H Mustapa, Katib Syuriyah H Amirudin, Ketua Tanfidziyah H Abdullah Zakaria, dan Sekretaris PCNU Muhsin.

 

Pewarta:  Musthofa Asrori
Editor: Kendi Setiawan