Nasional

Akademisi UI Sebut 50 Persen Negara di Dunia Alami Kemunduran Demokrasi

Selasa, 26 Mei 2026 | 22:00 WIB

Akademisi UI Sebut 50 Persen Negara di Dunia Alami Kemunduran Demokrasi

Suasana acara Talk Show Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Melanjutkan Perjuangan Panjang Memulihkan Martabat Korban di Jakarta, Senin (25/5/2026). (Foto: NU Online/Jannah)

Jakarta, NU Online

Dosen Universitas Indonesia, Mia Siscawati menyebutkan bahwa situasi demokrasi di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena global yang tengah melanda banyak negara di dunia.

 

Menurutnya, gelombang kemunduran demokrasi dan menguatnya kecenderungan otoritarianisme kini menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai bersama.

 

“Situasi yang ada di Indonesia ini ternyata, ini situasi yang juga melanda banyak bagian negara di dunia ini,” ujar Mia dalam Acara Talk Show Merawat Ingatan, Menolak Penyangkalan: Melanjutkan Perjuangan Panjang Memulihkan Martabat Korban di Jakarta, Senin (25/5/2026).

 

Mia mengungkapkan bahwa hasil penelitian pada 2029 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen negara di dunia mengalami kemunduran demokrasi. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya ditandai melemahnya partisipasi publik dan kebebasan sipil, tetapi juga munculnya kecenderungan otokrasi yang membawa negara kembali pada pola kekuasaan otoriter.

 

Ia menambahkan, gejala kemunduran demokrasi terlihat dari semakin menyempitnya ruang kritik dan meningkatnya tekanan terhadap kelompok masyarakat yang menyuarakan keadilan sosial maupun hak asasi manusia.

 

“Ada sebuah penelitian tahun 2029 menunjukkan, bahwa lebih dari 50 persen negara-negara di dunia ini mengalami kemunduran demokrasi,” katanya.

 

Selain mengalami kemunduran demokrasi, Mia menyebut banyak negara juga mulai bergerak menuju otokrasi atau sistem yang kembali mengarah pada otoritarianisme.

 

Menurutnya, fenomena tersebut kini dapat dilihat secara nyata dalam berbagai dinamika politik global maupun nasional. “Nah, kita sekarang melihatnya dengan jelas,” ucapnya.

 

Di tengah situasi itu, Mia menegaskan kalangan akademisi tidak boleh berhenti membangun ruang belajar bersama gerakan perempuan dan gerakan sosial. Ia mengatakan bahwa pendidikan menjadi penting agar masyarakat tetap memiliki kesadaran terhadap nilai demokrasi dan hak-hak warga negara.

 

“Kami tidak akan menghentikan proses untuk mengajak, baik itu mahasiswa, dan seluruh masyarakat di kampus, untuk selalu belajar bersama dengan gerakan perempuan dan gerakan sosial agar nilai-nilai demokrasi tidak luntur,” tuturnya.

 

Mia mengakui upaya tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Ia mengatakan tekanan terhadap aktivitas diskusi dan gerakan kritis terus terjadi secara konstan, termasuk larangan penyelenggaraan kegiatan di berbagai ruang.

 

“Memang selalu ada proses-proses mendapatkan tekanan, jadi tekanan untuk jangan lakukan ini itu, tapi kita tidak boleh menyerah,” katanya.