Jakarta, NU Online

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur Konsumen Muhammad Kholid Syeirazi menilai gencatan sencara antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran selama dua pekan sejak Selasa (7/4/2026), dapat meredakan tekanan harga minyak global turun ke level 94 dolar US per-barel. Sementara harga West Texas Intermediate (WTI) juga turun menjadi 97 dolar US per-barel. 

"Saya kira hal ini akan merelaksasi ketegangan dan spekulasi, sehingga harga minyak lebih terkendali dan biaya penyediaan relatif terjangkau bagi negara-negara konsumen seperti Indonesia," katanya kepada NU Online pada Kamis (9/4/2026).

Kholid juga menyoroti adanya sensitivitas fiskal yang cukup tinggi terhadap fluktuasi harga minyak. Kondisi saat ini, katanya, bisa juga meredakan beban fiskal yang ditanggu negara.

"Terdapat sensitivitas fiskal terkait dampak terhadap keuangan negara, khususnya dalam biaya penyediaan dan penjualan BBM, yang sebagian masih ditanggung pemerintah melalui mekanisme subsidi dan kompensasi," ujar Anggota Dewan Pembina Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) masa Khidmah 2025-2030.

Ia menjelaskan, pemerintah masih menanggung sebagian beban melalui skema subsidi untuk jenis BBM tertentu, seperti minyak tanah, solar, dan LPG, serta kompensasi untuk BBM khusus penugasan seperti Pertalite.

"Selain itu, terdapat jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang harganya dikontrol oleh pemerintah, tidak sepenuhnya dilepas ke pasar, namun bukan bersifat subsidi," katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa simulasi Kementerian Keuangan (kemenkeu) menunjukkan setiap kenaikan satu dolar harga minyak dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menambah beban fiskal yang lebih besar, sehingga berpotensi memperlebar defisit APBN. 

"Di satu sisi, terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp3,5 triliun, namun di sisi lain terjadi kenaikan beban fiskal sebesar Rp10,3 triliun, sehingga APBN mengalami defisit sekitar Rp6,8 triliun," katanya.

Ia menekankan bahwa sebagai negara importir neto, kondisi Indonesia berbeda dengan era Orde Baru ketika kenaikan harga minyak justru menghasilkan keuntungan yang besar atau windfall profit.

"Saat ini, kenaikan harga minyak justru menimbulkan tekanan fiskal yang lebih berat, sehingga membebani APBN," jelasnya.

Komitmen pemerintah terhadap BBM murah

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah menyiapkan skema terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi dan non-subsidi. Hal itu disampaikannya Taklimat bersama Kabinet Merah Putih hingga pejabat kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026)

Presiden Prabowo mengakui, langkah-langkah antisipasi jangka pendek selama 12 bulan ke depan tengah dipersiapkan. Ia menegaskan, setelahnya Indonesia akan menjadi negara yang kuat.

"Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya ya kalau mau pake bensin yang mahal, ya dia harus bayar pasar. Lu udah kaya minta subsidi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin," terangnya.