Jakarta, NU Online
Kesejahteraan guru kerap menjadi topik utama dalam forum-forum guru baik di daerah maupun di pusat, terutama kesejahteraan bagi guru honorer. Era modern seperti saat ini, akan lebih baik jika seorang guru menunjukan kemandiriannya dengan tidak mengandalkan penghasilan dari sekolah. Misalnya, guru mengerjakan profesi lain yang lebih dapat menjamin kehidupan guru, salah satunya enterpreneurship.  
 

Merespons hal tersebut Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdaltul Ulama (Pergunu) telah menyiapkan program khusus bagi jutaan guru di Indonesia. Program yang dinamai teacherpreneur ini membuka peluang kepada guru untuk berwirausaha tetapi tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai seorang pendidik.  

Ditemui NU Online di sela-sela Saresehan Kebangsaan dalam rangka Hari Guru di Kampus Unusia Jakarta, Jl Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11) malam, Wakil Ketua PP Pergunu Aris Adi Leksono mengaku berkomitmen menjalankan program teacherpreneur karena ingin melihat guru honorer sejahtera tanpa meninggalkan profesi mulianya yaitu guru di madrasah atau di sekolah. 

Ia menuturkan sudah ada beberapa provinsi yang menjalankan program tersebut dan berangsur berjalan mulus. Program tersebut dikelola langsung oleh pengurus Pergunu di masing-masing daerah. 

 

"Salah satu gagasan besar Pergunu adalah membuat teacherpreneur dalam rangka, profesi yang sangat mulia yaitu guru biar tidak  ternodai karena berfikir soal kesejahteraan terutama untuk guru-guru honorer," katanya.

Aris berharap ada kemauan dari para guru untuk mengikuti program tersebut sehingga ada perkembangan yang signifikan kaitannya dengan kesejahteraan kaum pendidik tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik makro maupun mikro dalam rangka mempercepat sirkulasi bisnis yang dikembangkan teacherpreneur. 

 

"Pergunu ingin menggerakkan guru honorer salah satunya membuka peluang-peluang usaha. Pergunu akan bermitra dengan peruahaan-perusahaan atau dengan lembaga  mikro untuk mensuport apa yang kemudian menjadi kebutuhan bisnis," ujarnya.  
 

Meski demikian, ia tetap berharap pemerintah memperhatikan guru honorer terutama masalah kesejahteraan. Misalnya menyamaratakan penghasilan guru dengan gaji UMR atau UMK di daerah. 

 

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Kendi Setiawan