Jakarta, NU Online
Banjir lahar dingin melanda Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejak Sabtu (11/5/2024). Banjir lahar dingin atau lahar hujan tersebut terjadi ketika material akibat erupsi (letusan) di kawah gunung berapi yang mengalir turun terbawa atau didorong oleh hujan yang lebat. 

Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) M Ali Yusuf mengungkapkan bahwa ada tiga mitigasi yang bisa dilakukan terkait dengan banjir lahar dingin yakni mitigasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

"Mitigasi yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah pemerintah melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus mengumumkan prakiraan cuaca terutama di kawasan puncak gunung berapi," ujarnya kepada NU Online, Senin (13/5/2024).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama masyarakat di kawasan gunung berapi harus melakukan pemantauan secara rutin prakiraan cuaca, terutama di kawasan puncak gunung. Jika terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung, terutama setelah terjadi erupsi, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan.

Kemudian langkah berikutnya jika situasinya mengharuskan, pemerintah segera mengeluarkan peringatan dini banjir lahar ke seluruh kawasan yang berpotensi terdampak. Ketika peringatan dini banjir lahar sudah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat di kawasan terdampak aliran lahar, terutama di bantaran sungai yang menjadi aliran lahar, harus segera melakukan evakuasi ke tempat yang aman.

Lalu saat evakuasi, masyarakat harus memastikan diri mereka membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama evakuasi, disertai dokumen penting serta barang berharga. Masyarakat harus tetap berada di lokasi evakuasi hingga pemerintah menyatakan situasi sudah benar-benar aman

"Sedangkan mitigasi untuk jangka menengah dan panjang adalah pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan terdampak aliran banjir lahar," lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah harus melakukan pengerukan sedimentasi dan pembenahan secara berkala sungai-sungai yang berpotensi menjadi jalur aliran lahar. Pemerintah bersama seluruh stakeholder juga harus melakukan penataan ulang kawasan pemukiman di daerah berpotensi terdampak banjir lahar untuk menghindari kemungkinan kembali terdampak banjir lahar.

"Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi berbagai pihak untuk melakukan upaya dan langkah konkret dalam rangka pengurangan risiko bencana banjir lahar," pungkasnya.