Jakarta, NU Online

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menghimbau masyarakat untuk waspada terkait adanya potensi banjir pesisir atau rob di sembilan wilayah pesisir Jakarta pada 25-29 April 2024. Adapun puncak maksimum gelombang air laut terjadi pada pukul 21.00-24.00 WIB.

"Akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Bulan Purnama yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta," demikian informasi yang disampaikan melalui oleh Instagram BPBD Jakarta diakses oleh NU Online, Rabu (24/4/2024).

Sembilan Wilayah pesisir utara DKI Jakarta yang terkena dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir (Rob) adalah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing dan Kalibaru. 

Anggota Lembaga Penanggulangan dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) M Ali Yusuf menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat di kawasan tersebut sebelum terjadi banjir rob.

LPBI PBNU juga mengimbau warga untuk selalu memantau informasi dan mewaspadai dampak yang akan muncul. Selain itu, bisa juga menghubungi pihak terkait. 

"Pertama, memantau informasi dari instansi terkait yang berwenang. Kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang akan muncul. Ketiga, jika ada situasi darurat yang muncul, masyarakat dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112," ujarnya kepada NU Online, Rabu (24/4/2024).

Ia menjelaskan, upaya yang perlu dilakukan masyarakat di kawasan terdampak jika banjir rob terjadi adalah mematikan aliran listrik untuk menghindari dampak buruk, mengamankan barang dan dokumen berharga ke tempat yang lebih tinggi atau aman atau ke dalam tas siaga bencana, dan berada di tempat yang aman dan mudah diakses.

Ia juga menyampaikan bahwa jika situasinya mengharuskan, masyarakat harus mengungsi ke daerah aman. Selain itu, ia menekankan pentingnya selalu memantau dan mengakses informasi dari pihak yang berwenang, terutama kelurahan atau kecamatan terkait situasi yang terjadi.

"Kepada pemerintah, selain perlu mensosialisasikan secara massif kepada masyarakat di kawasan tersebut terkait situasi banjir rob yang terjadi juga perlu menyiagakan segala sumber daya yang diperlukan termasuk relawan untuk melakukan penanganan dampak yang muncul," pungkasnya.