Jakarta, NU Online

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan penyelenggaraan haji 2026 menghadapi tekanan biaya akibat konflik di Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah menegaskan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Intinya Presiden Prabowo berharap, apa pun yang terjadi, jika ada kenaikan biaya, tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Gus Irfan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Gus Irfan menjelaskan, pemerintah telah diminta menghitung kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya. Langkah ini dilakukan agar penyelenggaraan haji tetap berjalan lancar tanpa menambah beban jamaah.

“Ini merupakan komitmen Presiden yang kami tindak lanjuti dengan menghitung kebutuhan riil pembiayaan,” katanya.

Menurutnya, kenaikan biaya dipicu oleh sejumlah faktor global, seperti lonjakan harga avtur, meningkatnya premi asuransi risiko perang (war risk insurance), serta fluktuasi nilai tukar. Selain itu, situasi geopolitik di Timur Tengah juga memaksa maskapai melakukan pengalihan rute (rerouting) untuk menghindari wilayah udara konflik, sehingga menambah durasi penerbangan dan konsumsi bahan bakar.

“Dengan kenaikan harga avtur global, lonjakan asuransi risiko perang, serta pelemahan nilai tukar, biaya meningkat signifikan. Kondisi politik juga memaksa dilakukan rerouting penerbangan,” jelasnya.

Dampaknya, maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah untuk menutupi kenaikan harga avtur dan biaya rerouting. Sementara itu, Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per jemaah berdasarkan harga avtur terbaru.

“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 51,48 persen,” paparnya.

Gus Irfan menegaskan, penyelenggaraan haji 2026 berada di tengah tekanan faktor global yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi anggaran, koordinasi lintas lembaga, serta mitigasi risiko agar pembiayaan haji tetap berkelanjutan.