Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Perketat Standar Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji 2026

Jakarta, NU Online

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati memperketat standar istithaah kesehatan jamaah untuk penyelenggaraan ibadah Haji 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) saat melakukan kunjungan ke Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

"Kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, tetapi juga untuk memastikan seluruh jamaah dapat beribadah dengan kondisi fisik dan mental yang benar-benar siap," kata Gus Irfan melalui keterangan tertulis, kepada NU Online, Senin (20/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Menhaj bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah melakukan penguatan kerja sama dalam memastikan penerapan standar Istitha'ah kesehatan jamaah haji serta peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI yang dinilai sebagai langkah maju dalam tata kelola penyelenggaraan haji.

"Kami menyambut dengan gembira kepada Menteri Haji dan Umrah Indonesia yang mulia Bapak Irfan Yusuf atas kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi," ujarnya.

Keduanya menegaskan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 yang lebih aman, sehat, dan bermartabat, dengan fokus pada penerapan standar kesehatan jamaah (istitha'ah) yang lebih ketat dan persiapan operasional yang lebih matang.

Sebagai langkah konkret, kedua pihak sepakat membentuk Joint Operation Group, yang akan menjadi pusat koordinasi real time dalam pemantauan seluruh aspek operasional haji.

Dalam kesempatan itu, Gus Irfan menyampaikan beberapa masukan, termasuk keberatan terkait penempatan sebagian jamaah Indonesia di zona 5.

Menanggapi hal ini, pihak Saudi menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi operasional dari peningkatan layanan.

Kemenhaj RI berkomitmen menyiapkan langkah-langkah penyesuaian agar jamaah tetap mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk penataan transportasi, fasilitas pendukung, serta penerapan sistem tanazul yang terukur.

Fokus utama pertemuan juga membahas penegasan otoritas Saudi terhadap pentingnya istitha'ah kesehatan jamaah. Tahun 2026, Pemerintah Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan acak di bandara, hotel, dan area Masyair guna memastikan seluruh jamaah benar-benar memenuhi syarat kesehatan.

Jamaah yang tidak memenuhi kriteria akan ditolak atau dipulangkan, sementara penyelenggara yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.

Haji adalah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Syarat dasar haji adalah kemampuan kesehatan jamaah agar tidak membahayakan dirinya sendiri maupun jamaah lainnya.

"Kami berharap Indonesia benar-benar menerapkan standar kesehatan bersertifikat dan memastikan tidak ada jamaah yang sakit diberangkatkan. Ini adalah bentuk pelayanan terbaik bagi jamaah," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa penyembelihan dam di Arab Saudi hanya dapat dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi yang dikelola pemerintah, dengan pembayaran melalui sistem resmi yang telah ditetapkan.

"Setiap bentuk penyembelihan di luar mekanisme tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar ketentuan otoritas Saudi," jelasnya.

Kemenhaj RI menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Indonesia dan Arab Saudi bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, tetapi juga untuk memastikan seluruh jamaah dapat beribadah dengan kondisi fisik dan mental yang benar-benar siap.

"Kami sepakat dengan Menteri Mochamad Irfan Yusuf untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, dengan pelatihan dan persiapan tim yang matang, insyaallah dengan kehendak Allah," pungkasnya.