Jakarta, NU Online

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Rencana tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pinjaman itu akan difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2026).

Pinjaman dari Spanyol itu direncanakan menjadi tambahan anggaran BNPB mulai 2026. Dana tersebut akan diarahkan untuk memperkuat sistem mitigasi, terutama pengembangan teknologi peringatan dini yang lebih presisi dan operasional di tingkat daerah.

"Untuk 2026 kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," ujar Suharyanto dikutip NU Online melalui Youtube TVR Parlemen.

Ia menilai, penguatan mitigasi menjadi kebutuhan mendesak karena keterbatasan teknologi pendukung penanggulangan bencana di Indonesia saat ini. Menurutnya, sistem peringatan dini yang tersedia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu mendorong pengambilan keputusan cepat di tingkat pemerintah daerah.

"Contoh misalnya, curah hujan di kabupaten Bekasi, curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja. Tapi dengan adanya nanti ini sudah akan memberikan informasi peringatan dini kepada pemerintah kabupaten Bekasi bahwa harus mengungsi begitu, kalau tidak mengungsi nanti kampung A, kampung B, kampung C harus menghadapi banjir," jelasnya.

BNPB merancang program penguatan mitigasi tersebut berlangsung hingga 2029. Namun, di hadapan anggota DPR RI, Suharyanto juga mengungkapkan keterbatasan anggaran pencegahan bencana yang dimiliki lembaganya. Setiap tahun, alokasi anggaran pencegahan BNPB hanya berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar, angka yang dinilai belum sebanding dengan tingkat risiko kebencanaan nasional.

Karena keterbatasan tersebut, BNPB kembali mengajukan persetujuan DPR RI untuk memanfaatkan skema pinjaman luar negeri. Hingga saat ini, BNPB tercatat telah memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486. Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi kebencanaan di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota.

Selain pinjaman, BNPB juga mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan saat status bencana memasuki tahap siaga darurat maupun tanggap darurat. Menurut Suharyanto, DSP tidak hanya dimanfaatkan untuk penanganan darurat, tetapi juga untuk upaya pencegahan di wilayah yang rawan mengalami bencana berulang.

"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," pungkasnya.