Jakarta, NU Online

Dosen Unusia Jakarta, Ahmad Suaedy menulis buku berjudul ‘Jokowi Periode Kedua: Agenda dan Harapan'. Ia mengemukakan, buku tersebut di antaranya untuk merespons anggapan para Indonesianis yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi di Indonesia setelah pilpres 2019.

Demikian dikatakan Suaedy seusai mengisi bedah buku Jokowi Periode Kedua: Agenda dan Harapan yang diselenggarakan Lakpesdam PBNU di lantai 5, Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (19/10). 

Indonesianis, kata Suaedy, beralasan bahwa wakil presiden terpilih, KH Ma’ruf Amin merupakan sosok yang tidak memiliki keberpihakan kepada minoritas. Sehingga dengan pandangan demikian, Kiai Ma’ruf akan mewarnai demokrasi Indonesia ke depannya.

“Nah, saya ingin menunjukkan bahwa yang menang di Indonesia ini justru pasangan yang menawarkan Islam moderat, toleransi, ya moderatisme agama  Islam itu (bukan sosok yang antiminoritas),” kata Suaedy.

Bahkan, sambung Suaedy, demokrasi di Indonesia masih jauh lebih baik dibanding dengan negara Amerika Serikat yang anti terhadap pendatang, bahkan antai terhadap muslim. Begitu juga dengan Inggris dengan persoalan brexitnya. Sementara masyarakat Indonesia hari ini, sambungnya, menganggap agama sebagai bagian dari politik, namun politik untuk memperjuangkan kemanusiaan, melindungi minoritas, dan mengakkan HAM.

“Jadi secara internasional, Indonesia justru berada (jauh lebih baik ) daripada negara-negara ini,” ucapnya.

Selain itu, ia menulis buku ini untuk menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, seperti tentang pemerataan ekonomi, dan belum adanya pola yang teapt dalam menyelesaikan persoalan minoritas, seperti tentang Syiah dan Ahmadiyah.

“Jadi ke depan menurut saya, Jokowi-Amin ini harus mengagendakan hal-hal seperti ini, termasuk kebelumadilan, kebelumpemerataan ekonomi. misalnya di Papua ada kekerasan itu semua karena ketidakdilan, juga penguatan masyarakat sipil daripada partai,” terangnya.

Ia berharap, melalui buku ini, pembaca dapat tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara, termasuk berupa kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Jadi saya ingin menunjukkan ‘ini loh masalahnya, ini sudah berkembang sampai sini, kemudian berikutnya apa’ tadi sudah ada penanganan intensif terhadap minoritas, syiah ahmadiyah, tetapi UU-nya belum berubah, belum protektif,” ucapnya.

Bedah buku yang dimoderatori Nurun Nisa ini mendatangkan penulis buku Jokowi, Ahmad Suaedy. Sementara yang hadir menjeadi, yaitu Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad, dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfianti. Sedianya Politikus PDI-P, Ahmad Basarah juga mengisi acara ini, namun ia berhalangan hadir.

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi