Dugaan Perkosaan oleh Bupati Kupang, Komnas Perempuan Soroti Penyalahgunaan Kekuasaan
Selasa, 17 November 2026 | 08:00 WIB
Jakarta, NU Online
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam keras dugaan perkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede, terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Korban telah melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual tersebut ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT dan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.
Menurut keterangan kepolisian, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu malam (11/11/2026) di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban dibawa ke lokasi oleh seorang saksi dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menilai kasus tersebut sangat serius. Menurutnya, dugaan perkosaan itu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak kekerasan seksual individual. Posisi terduga pelaku sebagai kepala daerah perlu menjadi perhatian karena terdapat ketimpangan relasi kuasa yang diduga dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual sekaligus menyalahgunakan fasilitas negara.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan perkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan. Kami juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan sebagai modus yang menjerat korban ke dalam tindak kekerasan seksual berupa perkosaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima NU Online, Selasa (17/11/2026).
Dahlia menegaskan bahwa korban harus segera memperoleh perlindungan dan akses terhadap layanan pemulihan secara berkelanjutan. Hak tersebut mencakup penanganan, pelindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Baca Juga
Kekerasan Agama di Tanah Batak
“Terduga pelaku adalah kepala daerah di wilayah tempat korban tinggal. Karena itu, Komnas Perempuan mendorong Gubernur NTT mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan bagi korban dan keluarganya. Langkah ini perlu dilakukan bersama UPTD PPA Provinsi NTT dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” katanya.
Selain mendesak perlindungan terhadap korban, Dahlia meminta kepolisian mengusut perkara tersebut secara transparan dan akuntabel serta menerapkan ketentuan hukum yang memungkinkan pemberian hukuman maksimal.
“Caranya adalah dengan pasal pemberat dan berlapis dari UU TPKS, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal TPPO relevan karena korban diduga direkrut dan dibawa dengan iming-iming pekerjaan untuk tujuan eksploitasi seksual,” tuturnya.
Dahlia menjelaskan bahwa UU TPKS mengatur penambahan pidana sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan oleh pejabat publik. “Kepolisian harus mencegah terduga pelaku menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi dan keluarga korban,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak korban juga harus mencakup restitusi. “Jika terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, penyidik dapat menyita harta kekayaannya sebagai jaminan restitusi, sesuai UU TPKS,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani mengingatkan agar perkara kekerasan seksual tidak diselesaikan melalui jalur di luar peradilan. Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya anak.
“Larangan ini penting karena pemantauan Komnas Perempuan pada 2022–2023 di 9 provinsi dan 23 kabupaten/kota menemukan lima ciri utama praktik keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap Perempuan,” ujarnya.
Kelima ciri-ciri tersebut meliputi pelibatan korban yang hanya bersifat prosedural dan bukan substantif, terbukanya celah impunitas dan keberulangan, pengabaian pemulihan korban, pengutamaan citra semu harmoni, serta minimnya akuntabilitas.
Komnas Perempuan juga mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri segera memeriksa Bupati Kupang secara transparan. Apabila dugaan tersebut terbukti, yang bersangkutan harus diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan pemimpin daerah yang melakukan kekerasan seksual. Perbuatan itu meruntuhkan martabat perempuan sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik pada integritas dan tanggung jawab negara untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan,” ujar Chatarina.