JKN Menjangkau Hampir Seluruh Rakyat, tetapi Pembiayaan Kesehatan Masih Rapuh
NU Online · Senin, 16 November 2026 | 20:00 WIB
Rikhul Jannah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia belum diimbangi dengan penguatan pembiayaan kesehatan. Belanja kesehatan nasional masih berkisar tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) dan stagnan selama dua dekade terakhir. Angka ini jauh di bawah rata-rata belanja kesehatan dunia yang mencapai 10,3 persen PDB pada 2021.
Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan, Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) Laksono Trisnantoro mengatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perluasan kepesertaan JKN belum sepenuhnya menjamin akses efektif terhadap pelayanan kesehatan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Diskusi Penguatan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN dalam Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan yang digelar secara daring, Senin (16/11/2026).
Laksono mengungkapkan bahwa keberlanjutan pembiayaan masih menjadi persoalan mendasar. Tekanan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang berlangsung sejak 2023 menjadi salah satu indikator perlunya pembenahan sistem pendanaan.
“Adapun situasi tersebut menunjukkan perlu adanya pembenahan sistem pendanaan kesehatan, baik melalui optimalisasi anggaran publik maupun pengembangan sumber pembiayaan alternatif,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pembiayaan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Ketika rumah sakit mengalami masalah keuangan, dampaknya akan dirasakan tenaga kesehatan dan pada akhirnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menurun,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan pendanaan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan penambahan anggaran pemerintah. Sejumlah alternatif perlu dikembangkan, mulai dari asuransi tambahan, keterlibatan sektor swasta, hingga optimalisasi dana filantropi.
“Berbagai potensi tersebut mesti didukung regulasi yang memungkinkan setiap sumber pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UGM Julita Hendrartini menyoroti besarnya potensi filantropi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk sektor kesehatan. Potensi dana filantropi di Indonesia mencapai sekitar Rp343 triliun.
“Filantropi ini ternyata cukup besar potensinya. Namun, dana yang digunakan untuk belanja kesehatan hanya sekitar Rp7,8 triliun atau 1,2 persen,” katanya.
Julita mendorong pengembangan asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap JKN. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat didorong memiliki asuransi tambahan. Skema ini perlu disertai diversifikasi layanan rumah sakit, termasuk pilihan pelayanan dan obat-obatan yang lebih luas.
“Upaya tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang memberikan ruang bagi pengembangan pembiayaan kesehatan sekaligus tetap melindungi masyarakat miskin,” katanya.
Di sisi regulasi, Dosen Fakultas Hukum Rimawati menilai aturan mengenai sumber pendanaan kesehatan masih tersebar dan belum terintegrasi.
“Diperlukan suatu produk hukum atau regulasi yang menjadi solusi untuk mencari sumber-sumber pendanaan kesehatan. Pengaturannya perlu ditempatkan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi agar dapat mengakomodasi keterlibatan berbagai lembaga pemerintahan lainnya,” katanya.
Rimawati menawarkan dua skenario pembenahan, yakni merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS, atau mengubah aturan pelaksanaan jika revisi undang-undang belum memungkinkan.
“Perubahan pada tingkat aturan pelaksanaan memiliki keterbatasan lantaran berpotensi mempertahankan fragmentasi pengaturan antarsektor,” tandasnya.
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua