Jakarta, NU Online
Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini mengatakan PBNU mendukung langkah Pemerintah yang menerima kepulangan eks-WNI ISIS, dengan syarat para WNI eks-ISIS dapat bertindak kooperatif terhadap Pemerintah. Selain itu, WNI eks ISIS juga seharusnya tidak melakukan hal-hal yang menciderai nilai-nilai nasionalisme.

"Namun, melihat perkembangan terkini, tampaknya persyaratan yang kami nyatakan sebagai prasyarat dasar untuk memulangkan eks WNI ISIS, yaitu harus kooperatif dan tidak melakukan hal-hal yang menciderai nilai-nilai nasionalisme terbukti tidak bisa dipenuhi," kata Sekjen Helmy, Kamis (6/2).

 

Ia menyebutkan bukti-bukti tindakan eks-WNI ISIS seperti peristiwa pembakaran paspor oleh beberapa eks-WNI ISIS. "Pembakaran paspor oeh WNI eks ISIS merupakan tindakan penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia," tegas Sekjen Helmy.

Ia juga mengkonfirmasi, berita tentang dukungan PBNU terhadap eks-WNI ISIS yang diberitakan pada Juni 2019 lalu adalah dalam konteks merespons wacana pemerintah yang akan memulangkan simpatisan ISIS. Saat itu wacana memulangkan simpatisan ISIS digulirkan oleh BNPT. 

 

"Pihak BNPT menyatakan bahwa proses pemulangan WNI eks ISIS akan dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Sosial. Meski, kemudian belakangan pihak Kemensos menampik bahwa tanggung jawab pemulangan dan juga penampungan eks-WNI ISIS tersebut bukan merupakan tanggung jawab dan tupoksi Kementerian Sosial," ungkap Sekjen Helmy. 
 

Respons tersebut juga berangkat dari sudut pandang kemanusiaan. “Tentu saja dengan catatan bahwa eks-WNI ISIS kooperatif dengan pemerintah dan tidak melakukan hal-hal yang menciderai nilai-nilai nasionalisme," ulangnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan kabar bahwa ratusan WNI eks-ISIS akan kembali ke tanah air. Jokowi menyatakan, dirinya menolak pemulangan mereka.

 

"Kemarin pun para wartawan bertanya kepada saya: bagaimana dengan mereka yang telah memusnahkan paspor dengan membakarnya? Kalau bertanya kepada saya saja sih, ya saya akan bilang: tidak," kata Jokowi di akun Instagramnya, Kamis (6/2). 

"Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas. Saya hendak mendengarkan pandangan dari jajaran pemerintah, kementerian, dan lembaga lain terlebih dahulu sebelum memutuskan. Semuanya harus dihitung-hitung plus minusnya," lanjutnya.
  
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Muchlishon