Bekasi, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) mengatakan bahwa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki komitmen luar biasa terhadap demokrasi dengan gagasannya yang sangat dalam, khususnya dalam membentuk kekuatan masyarakat sipil.

"Komitmen kuat Gus Dur terhadap demokrasi ini luar biasa, tidak bisa diragukan. Salah satu gagasan penting demokrasi Gus Dur adalah tentang pentingnya membentuk kekuatan masyarakat kekuatan sipil yang kuat. Menurut saya itulah pelajaran dari Gus Dur mengenai demokrasi," ungkap Gus Ulil kepada NU Online, Ahad (10/12/2023).

Ia menjelaskan bahwa Gus Dur telah berhasil melakukan upaya untuk tidak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. Gus Dur mencoba mengontrol penguasa dengan menyatukan kekuatan-kekuatan sosial. Ini bentuk tindakan Gus Dur dalam menolak politik rezimentasi ala Soeharto di masa Orba. 

"Ketika Orde Baru berusaha menyeragamkan kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat atau disebut politik rezimentasi, Gus Dur melakukan upaya untuk mengimbangi itu dengan cara menolak ajakan penguasa untuk masuk ke dalam kekuasaan," kata Ulil 

"Gus Dur sadar bahwa pemerintahan Orde Baru tendensi kecenderungannya ingin membangun penyeragaman politik. Nah, Gus Dur mencoba menolak itu," imbuh menantu Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus itu. 

Gus Ulil kemudian menyoroti penerimaan NU terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Meski pada awalnya terlihat sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tafsiran para tokoh NU terhadap Pancasila sebenarnya melibatkan interpretasi mendalam. 

NU mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan Pancasila, menciptakan keselarasan antara ajaran agama dan dasar negara. Penerimaan Pancasila oleh NU tidak semata-mata menandakan dukungan terhadap rezim Soeharto.

"Ketika NU menerima Pancasila, itu memang kelihatannya seperti NU mengamini kebijakan pemerintah, tapi kalau kita telusuri lebih dalam NU menerima Pancasila ketika era Soeharto dengan tafsiran sendiri," terang Pengasuh Ghazalia College itu.

Gus Ulil menegaskan, NU tidak sepenuhnya menyerah pada kehendak penguasa. Sebab demokrasi mengandung prinsip perimbangan kekuasaan, di mana sistem demokrasi yang sehat memerlukan adanya keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. 

"Jadi tidak seluruhnya menyerah kepada kehendak penguasa. Intinya demokrasi adalah perimbangan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi sehat harus ada perimbangan kekuatan dalam masyarakat. Tidak boleh ada kekuatan yang terlalu dominan menyeragamkan masyarakat," tuturnya.

Gagasan Gus Dur tentang Demokrasi dibentuk oleh Pesantren dan Orde Baru

Menurut Gus Ulil, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi Gus Dur memiliki pandangan tentang demokrasi. Pertama, karena latar belakang sebagai individu yang tumbuh dalam tradisi pesantren dan NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedua, karena pengalaman menghadapi kekuasaan otoriter selama masa pemerintahan Presiden Soeharto.

"Etika dan pandangan Gus Dur soal demokrasi sangat dibentuk oleh dua hal. Pertama oleh latar belakang Gus Dur sebagai seseorang yang tumbuh dalam tradisi NU Pesantren. Kedua, dibentuk oleh pengalamam beliau ketika berhadapan dengan kekuasaan otoriter di masa Soeharto," jelasnya.

Sebagai informasi, Haul Ke-14 Gus Dur akan digelar di Ciganjur pada Sabtu (16/12/2023) pukul 19.30 WIB sampai selesai. Pada haul tahun ini, tema yang akan diangkat adalah Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur.