Nasional

Guru Besar FISIP UI Nilai Investasi pada Perempuan Jadi Penentu Pembangunan Berkelanjutan

Kamis, 19 Februari 2026 | 07:00 WIB

Guru Besar FISIP UI Nilai Investasi pada Perempuan Jadi Penentu Pembangunan Berkelanjutan

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Prof Johanna Debora Imelda saat melakukan Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FISIP UI, Depok, Jawa Barat. (Dok. Istimewa).

Jakarta, NU Online

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Prof Johanna Debora Imelda menilai investasi pada perempuan menjadi penentu pembangunan manusia. Investasi tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan melalui penguatan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Debora, perempuan lebih sering melaporkan keluhan kesehatan yang berkaitan dengan peran ganda, ketimpangan sosial, serta akses layanan yang belum merata. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan kesehatan perempuan bukan sekadar isu medis, melainkan juga persoalan sosial dan struktural.


"Hal ini menegaskan bahwa kesehatan perempuan bukan sekadar isu medis, tetapi juga persoalan sosial dan struktural," katanya saat Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FISIP UI, di UI Depok, Jawa Barat, pada Rabu (18/2/2026).


Ia juga menyoroti bahwa perempuan dalam kondisi sosial tertentu menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi akibat kebijakan dan sistem yang belum sepenuhnya responsif terhadap keragaman pengalaman mereka. 


Salah satu indikator penting, lanjutnya, adalah angka kematian ibu yang meskipun telah menurun menjadi 140 per 100.000 kelahiran hidup pada 2023, masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.


"Kematian ibu umumnya disebabkan oleh pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi yang sebenarnya dapat dicegah dengan layanan kesehatan maternal yang berkualitas," katanya.


Lebih jauh, ia berpandangan bahwa kerentanan kesehatan bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial dan relasi kuasa yang berlangsung secara struktural. 


"Pendekatan interseksionalitas menuntut pergeseran kebijakan kesehatan perempuan dari sekadar netral gender menjadi responsif terhadap keragaman pengalaman perempuan," katanya.


Ia menekankan, kesehatan perempuan berarti membicarakan bagaimana suatu bangsa memperlakukan warganya. Pendekatan interseksionalitas, menurutnya, mengingatkan bahwa keadilan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kesediaan memahami perbedaan. 


"Dengan demikian, membaca kesehatan perempuan melalui lensa interseksionalitas dipandang sebagai komitmen etik untuk mewujudkan pembangunan manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.


Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan sosial seharusnya dipandang sebagai proses yang berorientasi pada investasi.


Ia berpandangan, pembangunan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas manusia dan komunitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial.


"Intervensi sosial bukan sekadar pengeluaran fiskal, melainkan investasi produktif dalam modal manusia dan sosial," katanya.


Ia menekankan, pendekatan investasi sosial menempatkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan sebagai investasi jangka panjang untuk mencegah kemiskinan antargenerasi.