Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons sekelompok orang yang mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) NU.

Menurut Gus Yahya, mereka tidak punya landasan untuk menyelenggarakan MLB NU sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Gus Yahya menjelaskan bahwa di dalam AD/ART NU dinyatakan bahwa MLB diterima kalau diusulkan lebih dari 50 persen pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang (PC). Kalaupun diterima, pelaksana MLB adalah PBNU.

Meski demikian, Gus Yahya mengaku tidak punya perasaan negatif kepada orang-orang yang mendesak adanya MLB NU itu, karena mereka adalah warga NU juga.

“Saya mengerti mereka itu merengek soal apa, itu saya ngerti, karena ini juga ekses dari strategi yang kita jalankan, yaitu strategi konsolidasi ini,” ungkapnya saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Ke-4 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta di Hotel Bumi Gumati, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Gus Yahya juga mengatakan bahwa sekelompok orang yang hendak menggelar MLB NU itu menyebut PBNU melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak bisa menyebutkannya.

 

“Pernah mereka sebut apa kesalahannya PBNU? Pernah, enggak? Enggak pernah dengar. Mereka enggak bisa sebutkan. Kenapa? Marena memang enggak ada,” imbuhnya.

Menurut Gus Yahya, mereka yang menggulirkan isu MLB mengatakan bahwa ada beberapa PWNU dan PCNU yang ikut, tetapi mereka tidak bisa menyebutkan PWNU dan PCNU dari mana, karena memang tidak ada.

Mereka juga mengatakan ada sejumlah kiai yang ikut dalam gerakan MLB NU ini, tetapi tidak menyebut siapa sosok kiai itu.

“Kenapa? Karena enggak ada. Tiba-tiba ada Rusli Ahmad yang mendadak dikasih label ‘KH’. Ya kalau sampean tanya ke orang Riau, ketawa semua orang,” selorohnya.

Menurut Gus Yahya, isu MLB NU ini merupakan di antara konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi dalam menggulirkan agenda-agenda PBNU yang membuat tidak nyaman beberapa pihak, yang membuat beberapa pihak menjadi sulit bergerak semaunya atas nama NU.

PBNU, dalam kurun sekitar tiga tahun ini, membuat lebih dari 20 Peraturan Perkumpulan (Perkum) dan Peraturan PBNU yang mengatur berbagai hal terkait tata kelola organisasi, pengkaderan, hingga agenda organisasi.

Sebelumnya, di depan pengurus NU se-Jakarta Gus Yahya menjelaskan tentang konsolidasi tata kelola yang digulirkan PBNU. Konsolidasi itu, salah satunya, memiliki tujuan agar mengeliminasi kesempatan-kesempatan orang menyalahgunakan NU.

“Jangan sampai NU ini disalahgunakan untuk sesuatu yang diklaim atas nama NU, tapi jatuhnya untuk pribadi-pribadi, ini jangan sampai. Selama ini banyak sekali kejadian seperti itu: dibuat inisiatif yang tadinya dilakukan atas nama NU, ‘Ini demi NU, untuk membesarkan NU.’ Nah, setelah berkembang, jadi, bagus, ada hasilnya, lalu tiba-tiba jatuhnya ke pribadi,” tegasnya.

Gus Yahya menyebut, di antara pekerjaan sehari-hari yang memusingkan PBNU adalah adanya begitu banyak tuntutan dari bawah mengenai lembaga-lembaga yang dulu dibuat untuk NU, atas nama NU, demi NU, tapi kemudian belakangan jadi yayasan yang dikuasai oleh pribadi-pribadi.

“Dan bukan barang-barang kecil; ada perguruan tinggi, ada rumah sakit-rumah sakit yang kemudian NU sama sekali tidak punya akses untuk ikut mengawasi, ikut mengendalikan, dan ikut menata lembaga-lembaga yang sudah jadi itu. Ini banyak,” ucapnya, seraya mencontohkan kasus.

“Nah, yang begini-begini mau kita atur supaya tidak terjadi lagi, supaya apa pun yang dimulai atas nama NU itu tetap selama-lamanya menjadi milik NU. Jangan dibawa pulang. Sekarang itu repot kita ini, badan otonom saja bisa digitukan,” ucap Gus Yahya.

Dalam hal konsolidasi sumber daya manusia, pengaderan yang gencar dilaksanakan di mana-mana membuat saat ini tidak sembarang orang bisa menjadi ketua NU. Sebab ada syaratnya, harus lulus PD-PKPNU atau lulus PMKNU terlebih dulu, baru bisa mencalonkan diri menjadi ketua.

“Dulu kan siapa saja boleh datang,” kata Gus Yahya.