Batang, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda pemenuhan gizi, melainkan strategi besar transformasi bangsa yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus pemerataan ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gus Yahya saat peresmian 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) PBNU di Pondok Pesantren Al Hasani Sikebo, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, MBG harus dipahami sebagai kebijakan nasional yang menyentuh akar persoalan bangsa, mulai dari ketahanan sosial hingga masa depan demokrasi ekonomi.

“Program ini bukan sekadar soal makan. Ini adalah ikhtiar menjaga ketahanan bangsa dari hulunya, yaitu kesejahteraan rakyat dan kualitas generasi masa depan,” ujar Gus Yahya.

Ia menjelaskan, ketahanan nasional tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau persenjataan, tetapi justru dari kondisi rakyatnya. Ketika kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak, tidak terpenuhi, maka negara berada dalam posisi rentan.

“Kalau anak-anak gizinya tidak baik, mereka tidak akan punya daya tahan ketika bangsa ini menghadapi ancaman apa pun,” tegasnya.

Gizi sebagai Fondasi Transformasi Bangsa

Gus Yahya menilai MBG merupakan investasi jangka panjang negara untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Dalam konteks tersebut, pemenuhan gizi dipandang sebagai fondasi utama transformasi bangsa.

“Kita sedang berbicara tentang masa depan Indonesia. Kualitas manusia menentukan arah perjalanan bangsa ini,” katanya.

Ia menambahkan, PBNU memandang keterlibatan NU dalam program MBG sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Dengan basis warga yang besar dan tersebar hingga ke pelosok, NU merasa berkewajiban terlibat aktif dalam agenda strategis yang menyangkut kepentingan publik.

“NU tidak menunggu aba-aba. Ketika ada program yang jelas membawa kemaslahatan bagi rakyat, NU bergerak,” ujar Gus Yahya.

Demokratisasi Ekonomi Rakyat

Selain dampak terhadap kualitas SDM, Gus Yahya menyoroti sisi ekonomi Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, MBG membuka ruang demokratisasi ekonomi karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam rantai produksi dan distribusi pangan.

Ia menekankan pentingnya pelibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sekitar pesantren dan sekolah sebagai pemasok bahan pangan, sehingga perputaran ekonomi tidak terkonsentrasi pada industri besar.

“Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari lingkungan sekitar, maka ekonomi rakyat bergerak. Inilah demokratisasi ekonomi yang nyata,” jelasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebut bahwa sebagian besar anggaran MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku pangan dan pembayaran tenaga kerja lokal, sehingga memberikan efek ganda bagi perekonomian masyarakat.

Gus Yahya juga menegaskan posisi strategis pesantren dalam implementasi MBG. Selain sebagai pusat pendidikan dan pengasuhan generasi muda, pesantren dinilai mampu menjadi simpul penggerak ekonomi berbasis komunitas.

“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat peradaban. Ketika pesantren terlibat, manfaat program ini akan jauh lebih luas,” katanya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis terus dikembangkan sebagai agenda nasional yang konsisten, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. “Ini bukan proyek jangka pendek. Ini kerja peradaban,” terangnya.

Dampak Nyata bagi Pesantren

Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin menilai Program Makan Bergizi Gratis membawa perubahan signifikan bagi kehidupan pesantren, khususnya dalam peningkatan kualitas konsumsi gizi santri.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan MBG mengingat besarnya jumlah pesantren dan santri.

“Di Jawa Tengah terdapat lebih dari 520 ribu santri di 4.119 pesantren. Lebih dari 16 persen pesantren memiliki santri di atas 1.500 hingga 2.000 orang. Artinya, pesantren-pesantren kita sangat siap untuk menerima program ini,” jelasnya.

Gus Rozin mengungkapkan, sebelum hadirnya MBG, rata-rata anggaran makan santri hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp6.000 sekali makan, yang sulit memenuhi standar gizi layak.

“Dengan adanya MBG dan alokasi makan siang sebesar Rp10.000, ini menjadi leverage luar biasa. Pesantren dapat meningkatkan kualitas makan siang, sementara anggaran internal dialihkan untuk memperbaiki sarapan dan makan malam santri,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas konsumsi tersebut berdampak langsung pada kesehatan santri. Di sejumlah pesantren bahkan mulai terlihat perubahan fisik santri yang lebih sehat dan bugar, yang perlu diimbangi dengan penguatan aktivitas olahraga.

Selain itu, MBG dinilai turut menggerakkan ekonomi lokal. Kebijakan yang membatasi keterlibatan industri besar sebagai pemasok membuka ruang luas bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di sekitar pesantren.

“Kita mungkin melihat kenaikan harga ayam dan telur, tetapi manfaat ekonominya juga nyata. Petani bergerak, peternak berkembang, dan ekonomi lokal berdenyut dari program ini,” katanya.

Meski demikian, Gus Rozin mengakui masih banyak pesantren yang ingin menjadi mitra MBG tetapi terkendala antrean dan administrasi. PWNU Jawa Tengah berharap pesantren-pesantren tersebut mendapat prioritas agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.

Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan mekanisme penyaluran anggaran langsung dari pemerintah pusat ke mitra pelaksana untuk meminimalkan birokrasi.

“Kami berharap sistem penyaluran langsung ini tetap dipertahankan, sehingga pesantren dapat fokus memberikan layanan terbaik bagi santri,” pungkasnya.