Jakarta, NU Online

Ketua Komnas Haji H Mustolih Siradj menyebut haji Furoda dengan skema non-kuota resmi, melalui UU Nomor 14 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU), bisa diurus secara mandiri, tanpa melalui travel.

"Ternyata penyelenggaraan haji furoda dan haji dengan visa mujamalah (undangan pemerintah Saudi) yang selama ini dikenal dengan skema non kuota (di luar kuota resmi dari pemerintah Saudi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia) juga bisa diurus secara mandiri oleh jamaah sendiri tanpa perlu melalui perantara jasa travel resmi/PIHK (Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus)," katanya melalui keterangan tertulis kepada NU Online pada Kamis (6/11/2025).

Skema tersebut, termasuk umrah mandiri, membuat ekosistem travel haji-umrah berubah. "Hal mana membuat asosiasi organisasi travel haji-umrah keberatan karena berdampak merubah ekosistem dan lanskap yang mengikis peran mereka," ujarnya.

Dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 undang-undang haji yang baru, katanya, jamaah hanya diwajibkan melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri. Secara lengkap Pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut.

1)    Visa haji Indonesia terdiri atas: 
a. visa haji kuota; dan 
b. visa haji nonkuota
2)    Warga negara Indonesia yang mendapatkan visa haji nonkuota sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: 
a.    berangkat melalui PIHK; atau 
b.    melaporkan visa dan paket layanan kepada Menteri.

Pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan "visa haji nonkuota’ antara lain visa haji mujamalah, visa haji furoda, dan visa haji mandiri.

Ketentuan tersebut, menurutnya, memberikan keleluasaan dan kemudahan penuh kepada masyarakat yang ingin berangkat haji ke tanah suci Makkah bisa mengurus segala kebutuhan haji secara mandiri. Hal ini dimulai dari pengurusan dokumen, pengajuan visa, akomodasi, transportasi, konsumsi, hotel, penerbangan, dan sebagainya. 

"Legalisasi haji mandiri ini bisa mendorong masyarakat berbondong-bondong memburu visa non kuota untuk berangkat haji karena dianggap lebih murah dan tanpa perlu antre," kata Mustolih.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa konstruksi ini berbeda dengan aturan haji sebelum UU Nomor 8 Tahun 2019 diubah, bahwa jamaah pemegang visa mujamalah atau jamaah haji furoda yang merupakan kategori visa non kuota dibolehkan melalui melalui PIHK/travel resmi yang telah mendapat izin pemerintah. PIHK kemudian melaporkan kepada Menteri. 

"Dengan adanya aturan baru ini tentu akan sangat berdampak kepada para travel yang selama ini mengurus haji furoda maupun visa mujamalah," katanya.

Oleh sebab itu, mengingat musim haji sudah semakin dekat dan agar tidak menimbulkan kebingungan dan kerancuan praktik di lapangan nanti, Komnas Haji mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan sosialisasi kepada publik utamanya para pemangku kepentingan (stake holders) terkait perkembangan aturan-aturan baru tersebut.

"Segera menerbitkan peraturan turunan dari UU Nomor 14 Tahun 2025 sampai dengan petunjuk teknis (juknis) nya agar tidak ada multi tafsir dalam pelaksanaan regulasi," katanya. 

"Dan yang tidak kalah penting mengajak ososiasi organisasi haji dan umrah duduk bersama untuk mengawal berjalannya aturan-aturan baru ini dengan baik sehingga ekosistem haji dan umrah berjalan positif," pungkasnya.