Jakarta, NU Online

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah yang ada di Kalimantan Tengah. Pemda Kalteng berkeyakinan, Provinsi DKI Jakarta sudah over jika dipaksakan menjadi pusat pemerintahan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri saat menghadiri kegiatan Halal bi Halal BRG bersama Media dan NGO di salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Rabu (19/6) kemarin.

Ia menuturkan, Kalimantan memiliki luas daerah 15 juta hektare, sementara penduduknya hanya 2,6 juta jiwa. Jadi, masih banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. "Kepadatan penduduk di daerah kami hanya 17 jiwa persegi, artinya sudah sangat tepat untuk pemerataan penduduk dan pembangunan," ujarnya.

Kendati masih menjadi topik yang dibahas oleh pemerintahan Jokowi, ia optimis wacana pemindahan ibu kota bisa terwujud termasuk bisa memilih Kalimantan Tengah sebagai ibu kota negara yang baru.

"Saya ini serius, bahwa ketika Jokowi berdiri melihat lahan di Kalimantan Tengah, ia mengatakan, feeling saya di sini," ucap Fahrizal menirukan pernyataan Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, selain untuk pemerataan penduduk, pembangunan industri di Kalimantan Tengah sangat mumpuni. Artinya, perekonomian dari sektor industri tidak akan mengalami kendala yang berarti. Sebab, lahan kosong masih sangat luas.

Alasan lain, kenapa Ibu Kota harus di Kalimantan Tengah, ujar Fahrizal, karena Presiden pertama Soekarno pernah menyampaikan pendapat bahwa untuk meneruskan cita cita Indonesia Ibu Kota Negara harus dipindahkan ke Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui, pemindahan Ibu Kota negara pernah disebut dua kali oleh Presiden Soekarno. Pertama, kala itu saat meresmikan Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1957. "Bung Karno menginginkan rancangan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara yang dibuat sendiri olehnya. Bahkan, Bung Karno menyebut masterplan sudah dia buat saat masa-masa kemerdekaan," jelasnya.

Selanjutnya, Bung Karno kembali mengutarakan wacana pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965. (Abdul Rahman Ahdori/Muiz)