Jakarta, NU Online

Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-70 Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi). Presiden Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyampaikan pandangan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional yang mengalami tantangan serius. Ia menyoroti gugurnya sektor-sektor manufaktur dan padat karya yang menurutnya tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

"Tetapi di saat yang sama kami juga ingin memberikan kritik dan warning kepada pemerintah bahwa gugurnya sektor-sektor industri manufaktur, sektor-sektor padat karya juga harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah," katanya saat sambutan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Ahad (28/9/2025).

Menurut catatan internal Sarbumusi, dalam kurun waktu satu tahun terakhir saja, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mencapai lebih dari 100.000 pekerja, khususnya di sektor-sektor tersebut. Ini, katanya, sebagai pertanda darurat yang membutuhkan respons kebijakan yang strategis dan implementatif.

Irham juga mendorong agar pemerintah fokus pada isu ekonomi, terutama dalam menciptakan strategi reinvestasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja berkualitas.

"Sehingga investasi yang masuk ke Indonesia bisa dikonversi sebaik-baiknya untuk penciptaan lapangan kerja, bukan hanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya tapi juga lapangan kerja yang berkualitas," jelasnya.

Selain soal investasi, Irham juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan atau skills development sebagai kunci adaptasi terhadap perubahan dunia kerja yang begitu cepat.

 

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Ketenagakerjaan yang sedang menyusun road map pengembangan keterampilan nasional, dan menyebut Sarbumusi juga telah menyerahkan naskah akademik sebagai bentuk kontribusi dalam kebijakan tersebut.

Di dalam naskah tersebut, Sarbumusi meminta agar BPJS Ketenagakerjaan dapat digratiskan bagi 20 persen pekerja Indonesia dengan penghasilan terendah. Ia menjelaskan bahwa usulan ini berbasis data dan bertujuan untuk menjamin perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, termasuk para pengemudi logistik yang menjadi anggota Sarbumusi.

"Sehingga dengan demikian pekerja-pekerja mereka yang berada di sektor informal itu bisa terlindungi, termasuk kawan-kawan pengemudi kami, RBPI, kemarin ada di antara mereka ikut sama saya sempat mendapatkan kehormatan di mobil tahanan," katanya.

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Irham juga menyuarakan hak buruh dalam bidang transportasi angkutan barang. Ia menyebut bahwa partisipasi anggota di sektor ini telah mencapai angka 12 ribu anggota dan Sarbumusi rajin menyuarakan keresahan para sopir.

“Kami melakukan menyuarakan suara kawan‑kawan sopir pengemudi logistik itu adalah anggota kami di sektor transportasi. Saat ini sudah berjumlah 12 ribu lebih dan alhamdulillah 99 persen mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi sebagian bayar sendiri," katanya.

Irham juga mengungkapkan bahwa harlah kali ini tetap menyuarakan perjuangan hak buruh. Perjuangan itu selain disuarakan, tapi juga dijalankan dengan langkah konkrit seperti memperbanyak federasi yang kini sudah mencapai 14 dari delapan sebelumnya, serta perluasan jaringan internasional. 

Terakhirm Ia menyampaikan bahwa Sarbumusi kini telah memiliki 10 Dewan Pengurus Cabang Istimewa (DPCI) Sarbumusi sebagai bentuk perhatian organisasi terhadap pekerja migran.