Jakarta, NU Online

 

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta mendorong Kementerian ESDM membuka wacana impor satu pintu lewat PT Pertamina (Persero). Namun, kebijakan ini menuai polemik karena dinilai merugikan SPBU dan berdampak pada iklim investasi migas dan bisnis.

 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan wacana impor BBM satu pintu ini bakal mengembalikan tata kelola di sektor hilir, dari liberalisasi kembali kepada kebijakan satu arah oleh pemerintah.

 

"Perusahaan asing awalnya bersedia investasi di SPBU karena tata kelolanya liberal. Perusahaan asing bebas mendirikan SPBU di seluruh wilayah Indonesia, bebas melakukan pengadaan BBM sesuai kuota ditetapkan, bebas dalam menetapkan harga jual ke konsumen sesuai mekanisme pasar," ujar Fahmy kepada NU Online, Selasa (16/9/2025).

 

Fahmy menyebut jika pengadaan impor BBM satu pintu, SPBU swasta tidak lagi bebas dalam pengadaan impor BBM. Padahal, salah satu sumber margin SPBU asing adalah pengadaan impor BBM yang punya kebebasan dalam menentukan negara impor dengan harga yang paling murah, dan melakukan efisensi biaya pengadaan impor BBM

 

"Jika SPBU swasta tidak dapat lagi impor dengan harga yang paling murah, namun harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga ditetapkan oleh Pertamina, dalam kondisi tersebut, margin SPBU asing akan semakin kecil, bahkan pada saatnya SPBU asing akan merugi," ujarnya.

 

Fahmy menilai dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU asing akan tumbang hingga menutup SPBU. Saat seluruh SPBU asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina. 

 

"Hengkangnya SPBU asing akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia, tidak hanya investasi sektor migas saja, tetapi juga investasi sektor bisnis lainnya," tuturnya.

 

Selain itu, imbuhnya Fahmy, kebijakan ini akan berdampak terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen per tahun. 

 

"Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder," jelasnya.

 

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pemerintah telah memberikan persetujuan impor BBM hingga akhir tahun untuk setiap badan usaha. Namun, impornya akan dilakukan satu pintu. 

 

"Nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya," jelas dia.

 

Pemerintah juga berencana mengimpor dari Amerika Serikat (AS) karena komitmen RI untuk menyeimbangkan neraca perdagangan (trade balance) dengan AS. 

 

"Jadi dengan kebutuhan tadi, kan kita juga ada komitmen impor dalam rangka pemenuhan trade balance kita dengan Amerika. Karena bukan saja ini keinginan pemerintah, tetapi ada komitmen kita juga dengan pihak lain," kata dia.

 

Kementerian ESDM memang sedang menyusun mekanisme pembelian BBM oleh pengelola SPBU swasta melalui Pertamina. 

 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, langkah ini menjadi solusi atas kelangkaan BBM yang belakangan terjadi di sejumlah SPBU milik swasta. Namun, skema ini masih dalam tahap pengkajian, terutama soal perbedaan spesifikasi aditif yang digunakan oleh masing-masing badan usaha.

 

"Kami akan minta data dari seluruh badan usaha seperti kebutuhannya berapa, masukannya seperti apa. Lalu akan kami olah lagi. Untuk permintaan data ini, kami beri tenggat satu minggu,”ujar Laode.