Jakarta, NU Online
Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan kontrak dengan pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan penyelenggaraan untuk Jamaah Haji Indonesia. Dengan kesigapan ini, Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan di antaranya mendapatkan tempat terbaik di Mina.

"Saya senang sekali, persiapan haji 2024 ini berjalan lancar. Kami menyelesaikan kontrak pertama dibandingkan negara lain, dan kami diberikan tempat terbaik di Mina saat bertemu Menteri Haji di Arab Saudi," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat berkunjung ke kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Menteng, Jakarta, Ahad (10/3/2024). 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah Ramadhan Harisman sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pada musim haji 1445 H/2024 M, tidak ada tenda jamaah haji Indonesia yang berlokasi di Mina Jadid. Seluruhnya berada di lokasi Mina seiring pemerintah sudah memesan tempat melalui e-hajj untuk lokasi mabit jamaah haji Indonesia selama di Mina. 

Tenda jamaah haji di Mina kini juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan air cadangan. Ini disiapkan pihak Saudi untuk mengantisipasi jika ada keterlambatan pasokan air saat puncak haji.

 

Untuk lebih memaksimalkan pelayanan haji, dalam kunjungan tersebut juga dibahas persiapan Haji 1445 H/ 2024 M dan masalah Visa Mujamalah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah pelayanan visa haji yang dibatasi hanya sampai 20 Syawal 1445 H. 

Menurutnya, jamaah Indonesia biasanya selalu berubah di menit akhir, sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan kuota yang telah diberikan pihak Arab Saudi.

 

"Tambahan kuota haji yang diberikan ke presiden dari pangeran harus terserap maksimal," ujarnya dikutip dari laman Kemenag.

Selain itu, Menag juga mengungkapkan perhatiannya terkait penerbitan Visa Mujamalah. Karena menurutnya, pemerintah tetap perlu memonitor para jamaah haji yang menggunakan visa mujamalah sehingga tetap bisa menjamin kenyamanan, keamanan hingga keselamatan jamaah.

"Karena di UU kami, menggunakan visa apa pun harus melalui pemerintah. Kalau di luar pemerintah harus dari travel. Kami harap ada pengaturan di haji yang akan datang ini bagi jamaah yang menggunakan Mujamalah agar tidak berangkat sendiri-sendiri sehingga keamanan dan keselamatan terjamin dari pemerintah," ujarnya.

 

"Saya harap jamaah tetap menggunakan travel selama perjalanan, sehingga semua bisa dipantau dan dilayani dengan baik, serta menghindari agar di sana tidak terbengkalai," lanjutnya.

 

Dubes Arab untuk Indonesia Faisal merasa senang dengan persiapan haji yang dilakukan Indonesia. Apalagi, jamaah Indonesia juga mendapat tempat terbaik di Mina.

Ia juga berharap kuota yang diberikan Pangeran kepada Presiden Jokowi bisa mengurangi antrean keberangkatan haji. Karena itu, Ia pun mengusulkan untuk membuat tim khusus yang terdiri dari pemerintah Arab dan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah serta mencari solusi cepat terkait penyelenggaraan haji 2024.

 

"Saya mengusulkan dibuat tim dari kami dan Kemenag. Kami mengharap bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu. Saya kira Kemenag sudah berpengalaman. Sekecil apapun bisa diselesaikan agar efektif dan harus bekerja lebih intensif," ujar Faisal.

 

Sementara terkait visa Mujamalah, Faisal pun setuju dengan Menag. Ia memastikan bahwa jamaah yang ingin mendapatkan visa Mujamalah harus juga membeli paket perjalanan. "Membeli dulu paket pejalanannya baru mendapat visanya. Ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga," tegasnya.