Nasional

IPNU DIY Kukuh Tolak Keberadaan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi

Selasa, 4 Desember 2018 | 11:30 WIB

Yogjakarta, NU Online
Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) sejak Ahad hingga Senin (2-3/12). Kegiatan dilaksanakan di gedung PWNU DIY dan dihadiri pengurus PW serta perwakilan Pimpinan Cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta.  Agendanya adalah evaluasi kinerja dan persiapan mengikuti Kongres IPNU XIX  di Cirebon, 21 Desember mendatang. 

Dalam sambutannya, Ketua PW IPNU DIY Nova Andriyanto meminta kepada seluruh peserta yang hadir untuk memberikan gagasan progresif untuk dibawa dalam Kongres IPNU. “Yogyakarta dikenal sebagai pusat gagasan dan pendidikan sehingga hal ini harus ditonjolkan saat Kongres nanti,” katanya. 

Salah satu isu yang dibahas adalah berkaitan dengan sikap PW IPNU DIY yang  menolak adanya Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) IPNU. 

Menurut Nova, sejak Kongres di Palembang, 2012 sampai sekarang PW IPNU DIY beserta seluruh PC se-DIY tetap istikamah menolak adanya PKPT. ”Adanya PKPT justru membuat rancu sistem kaderisasi di bawah naungan IPNU itu sendiri,” tegasnya.  

Lebih lanjut Nova menyampaikan bahwa realitasnya PKPT yang sejatinya berada di bawah naungan PAC  di beberapa daerah seolah-olah menjadi sejajar dengan PC IPNU. Sehingga model kaderisasi PKPT setelah demisioner bukan ke PC, namun justru menuju PW. Belum lagi adanya potensi gesekan dengan organisasi berkultur NU lain seperti PMII dan KMNU. 

“Problem tumpang tindih kaderasi semacam ini menjadi keprihatinan yang harus diselesaikan dengan penataan kaderasi dalam Kongres nanti,” jelas demisioner Ketua PC IPNU Bantul ini.   

Isu lain yang menjadi pembahasan antara lain syarat menjadi calon Ketua Umum IPNU. Rapimwil merekomendasikan beberapa syarat ideal bagi calon di antaranya berusia setinggi-tingginya 27 Tahun, pendidikan serendah-rendanya S1 atau pernah mengenyam pendidikan pesantren serta sekurang-kurangnya 7 tahun aktif sebagai anggota IPNU. 

“Calon ketua umum tidak sekadar memenuhi syarat administratif, juga memiliki wawasan keilmuan, pengalaman dan skil organisasi yang bagus,” harap Nova. Karena itu, PW IPNU DIY mendorong anggota IPNU lebih mengutamakan rekam jejak calon ketua umum, tidak sekadar posisinya saat ini, lanjutnya. 

Pada kesempatan tersebut,  PW IPNU DIY dan seluruh cabang sepakat mensukseskan Kongres IPNU serta membawa nama baik Yogyakarta. Dan sampai saat ini mereka belum merekomendasikan dan mengusung calon ketua umum.

Sekretaris IPNU DIY, Afif Rizkon Haqqi menyampaikan bahwa hal yang paling utama adalah keutuhan gagasan PW IPNU DIY dalam kongresi. “Ada hal yang lebih penting dari pemilihan seorang ketua yaitu kemampuan IPNU menjawab pelbagai tantangan dunia pelajar dan pendidikan saat ini,” tegasnya. 

Menurutnya, identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar harus diwujudkan dalam gagasan dan ide, bukan pada perebutan kedudukan dan jabatan. “Karenanya, rekan-rekan Yogyakarta akan fokus pada gagasan penguatan peran IPNU ke depan,” pungkasnya. (Yanu Arianto/Nasukha/Ibnu Nawawi)


Terkait