Jakarta, NU Online

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu membahas niat Gibran untuk mundur di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran terkait niat tersebut. Ia juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut memohon kepada Presiden agar diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya dalam proses peradilan tata usaha negara.

Sementara itu, dinamika di DPR terkait polemik dokumen pendidikan Gibran juga terus berkembang. Sejumlah anggota DPR RI telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP yang ditandatangani puluhan anggota dewan terkait polemik ijazah SMA Gibran.

Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Menurutnya, pimpinan DPR akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait sebelum menentukan mekanisme tindak lanjut.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).