Tiga Kesalahan Pemerintah yang Disebut Walhi Picu Kerusakan Lingkungan Berulang

Jakarta, NU Online

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas korporasi dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan terus berulang di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintah harus bertanggung jawab karena kebijakan perizinan dan pengawasan belum mampu mencegah aktivitas yang merusak ekosistem, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, sebagian besar aktivitas yang berdampak buruk terhadap lingkungan justru berlangsung di wilayah yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah.

 

Ia menjabarkan tiga kesalahan mendasar pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, menerbitkan izin tanpa mempertimbangkan dampak ekologis secara memadai. Kedua, tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Ketiga, membiarkan kegiatan ilegal tanpa penindakan tegas.

 

“Negara melakukan tiga kesalahan. Pertama, menerbitkan izin secara sembarangan. Kedua, tidak melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan ketiga aktivitas aktivitas ilegalnya itu juga tidak ditindak,” ujar Boy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Boy mengatakan, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan korporasi menjadi langkah penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan. Sebab, negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam menerbitkan izin, mengawasi kegiatan perusahaan, hingga menindak setiap pelanggaran.

 

Ia mengungkapkan, Walhi mengidentifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan kehutanan, serta pelaku usaha ilegal sebagai pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, terutama ekosistem gambut.

 

Kerusakan gambut tersebut turut memperparah karhutla. Boy menjelaskan, pembukaan lahan melalui pemberian izin dan pembangunan kanal menyebabkan gambut mengering sehingga mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

 

“Mayoritas kebakaran yang mengakibatkan polusi asap luar biasa berada di atas ekosistem gambut. Gambutnya diterbitin izin, dibangun kanal, menjadi kering, gampang terbakar, susah dipadamkan,” katanya.

 

Ia menegaskan, fenomena El Nino hanya menjadi pemicu atau faktor yang memperburuk kebakaran, bukan penyebab utama kerusakan ekosistem.

 

“El Nino ini selalu menjadi alasan kebakaran, padahal infrastruktur ekologi kita dihabisi oleh program dan kebijakan itu sendiri,” katanya.

 

Boy mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan perizinan yang berpotensi merusak lingkungan.

 

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik melalui kritik, demonstrasi, maupun gugatan hukum sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat.

 

“Pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi lingkungan dan menindak pihak-pihak yang melakukan perusakan,” pungkasnya.