Balikpapan, NU Online
Presiden Joko Widodo mengaku telah menyiapkan konsesi untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal ini ditujukan agar NU mampu semakin memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan sosial.

“Pemerintah siap memberikan konsesi yang besar tapi secara profesional sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Tidak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil, saya pastikan yang gede (besar),” kata Jokowi saat menghadiri Pengukuhan PBNU 2022-2027 di Balikpapan Sport and Convention Center, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Konsesi yang akan diberikan kepada NU itu juga menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi yang sedang dilakukan pemerintah. Di antaranya, transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi ekonomi digital, serta peningkatan kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Kepala Negara berharap, PBNU dapat memberikan dukungan kepada para aktivisnya sehingga semakin giat mengisi berbagai forum dunia di berbagai bidang. Baik di bidang keagamaan, sosial, kemanusiaan, ekonomi, maupun kewirausahaan, serta pengembangan ilmu dan pengetahuan.

“Selamat berkhidmat menjalankan amanah kepengurusan, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran PBNU.

Tawaran pemberian konsesi dari Kepala Negara itu disambut baik oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Bersama seluruh jajaran kepengurusan, Gus Yahya akan siap melaksanakan program-program kerja sama dengan pemerintah.

“Kami, PBNU 2022-2027 akan siap melaksanakan uluran Presiden secara bertanggung jawab dan profesional,” kata Gus Yahya.

Pada kesempatan Pengukuhan PBNU sekaligus Peringatan Harlah Ke-96 NU itu, dilakukan penandatanganan kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara PBNU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nota kesepahaman itu berisi tentang pelestarian, pemulihan, serta pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup.

Selain itu, Gus Yahya menandatangani nota kesepahaman antara PBNU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang membangun sinergisitas program sektor kelautan dan perikanan.

“Di dalam rangkaian harlah ini, kami meresmikan nota kesepahaman dengan Kementerian LHK KKP. Nota kesepahaman itu adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara PBNU dengan kementerian-kementerian tersebut,” ungkap Gus Yahya.

Selanjutnya, akan disusul pula dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak lain, baik pemerintah maupun swasta. Tujuan PBNU menggalang kerja sama itu adalah untuk melakukan agenda bersama secara nasional dan akan dijabarkan hingga ke tingkat cabang.

“Sejauh ini dari nota kesepahaman yang telah kita buat bersama sejumlah pihak termasuk dua kementerian tadi, insyaallah potensial kita akan punya jabaran program yang bisa dilaksanakan, setidaknya di 200 PCNU se-Indonesia,” kata Gus Yahya.

PBNU tak akan menunggu lama, penandatanganan kerja sama dengan KKP itu akan langsung diiniasi pada pekan depan, 5 Februari 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan meluncurkan program pengembangan kampung nelayan. Sementara kerja sama dengan KLHK akan mulai diinisiasi di Muaraenim dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 12 Februari 2022.

“Insyaallah akan disusul agenda-agenda lain sebagai kerja sama dengan sejumlah pihak, karena kita memang memilih strategi ini, sebagai upaya untuk memicu bergulirnya konsolidasi organisasi yang lebih komprehensif dan pemberdayaan seluruh jaringan NU baik PWNU, PCNU, MWCNU, dan nanti secara merata di seluruh Indonesia,” tutur Gus Yahya.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Musthofa Asrori