Nasional

Kebijakan UN Lupakan Aspek Proses Pendidikan

Rabu, 18 April 2012 | 02:02 WIB

Jakarta, NU Online
Meski angin protes melaju keras, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan bersikukuh tetap melaksanakan Ujian Nasional (UN) seperti tahun sebelumnya. Sejumlah pihak menilai, kebijakan UN terlalu serampangan sebab pendidikan sebagai proses belum berjalan secara maksimal.<>

Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlaul Ulama (LP Ma’arif NU) Masduki Baidlawi memandang, semestinya pemerintah membenahi terlebih dahulu keterpurukan kondisi pendidikan nasional yang ada. Kebijakan dianggap terburu-buru mematok standar nilai, apalagi diikuti penyederhanaan mata pelajaran yang diujikan.

“UN itu adalah kebijakan yang berorientasi pada hasil akhir dalam pendidikan. Padahal, dalam teori pendidikan selain output, yang terpenting sesunguhnya justru prosesnya,” katanya, Senin (16/4).

Permasalahan lain, tambahnya, dengan adanya UN sekolah akhirnya menjadi semacam lembaga kursus. Pasalnya, arah pendidikan ditujukan lebih banyak pada bagaimana siswa dapat menjawab soal ujian bukan pendidikan itu sendiri.

Menurut Masduki, alokasi anggaran belanja negara untuk pendidikan selama ini belum terkelola secara efisien. Salah satu cermin dari kondisi ini adalah terabaikannya hal-hal inti yang terkait dengan proses pendidikan, seperti mutu guru, murid, sarana belajar, dan lain-lain yang faktanya belum memadai.

“UN telah banyak menghabiskan ratusan miliar per tahun. Padahal posisi guru memprihatinkan, kondisi sarana pendidikan kita juga demikian. Jadi, sebenarnya orientasi UN itu mubazir, sebelum pemerintah membenahi pendidikan secara prosesnya,” tambahnya.

Yang sangat disayangkan, lanjutnya, hal ini menimpa lembaga pendidikan swasta seperti madrasah-madrasah di bawah naungan LP Ma’arif. Sebanyak 12.000 sekolah ditekan untuk mengikuti arus sistem pendidikan nasional yang sebenarnya tidak banyak menguntungkan peserta didik.

“Ma’arif sudah menyatakan tidak setuju (pada UN, red) juga masih dilaksanakan. Padahal akses dan gap-gap (kesenjangan) pendidikan kita harus segera diterobos pemerintah,” tandasnya.


Redaktur : Syaifullah Amin
Penulis     : Mahbib Khoiron


Terkait