Jakarta, NU Online

Kementerian Agama (Kemenag) membuka lima Program Non-Degree 2026 untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan dan keagamaan. Peserta program tidak hanya mengikuti pelatihan tanpa biaya, tetapi juga mendapatkan uang saku, penggantian biaya transportasi, serta akomodasi dan konsumsi selama kegiatan.

Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat Jenderal Kemenag Ruchman Basori mengatakan, program non-degree merupakan layanan Kemenag bagi masyarakat di luar program pendidikan bergelar seperti S1, S2, dan S3.

“Ini layanan dari Kementerian Agama bagi mereka-mereka yang di luar yang degree, yang S1, S2, S3. Makanya dalam konteks LPDP Kemenag dikenal dengan istilah program non-degree,” kata Ruchman kepada NU Online, Senin (5/10/2026).

Lima Program Non-Degree

Pada 2026, Program Non-Degree Kemenag mencakup Pelatihan Moderasi Beragama, Pelatihan Ekoteologi pada Lembaga Pendidikan Keagamaan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Nazir Wakaf, serta Sertifikasi Amil Zakat.

Selain empat program pelatihan dan sertifikasi tersebut, Kemenag menyediakan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi mahasiswa S2 dan S3.

Ruchman mengatakan program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenag.

Pelatihan ekoteologi, misalnya, diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai isu lingkungan di lembaga pendidikan keagamaan.

Sementara pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf dilakukan Kemenag melalui kolaborasi dengan Badan Wakaf. Menurut Ruchman, program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi nazir.

Hal serupa dilakukan melalui program sertifikasi amil zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan zakat.

“Kalau memang Badan Wakaf yang bekerja sama dengan kita untuk nazir itu mengalami keterbatasan, Kementerian Agama hadir untuk berkolaborasi dengan Badan Wakaf untuk melakukan sertifikasi,” ujarnya.

Bantuan untuk Mahasiswa S2 dan S3

Selain program pelatihan, Kemenag menyediakan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi mahasiswa S2 dan S3.

Ruchman mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk mendorong mahasiswa, termasuk dosen dan guru, agar dapat menyelesaikan pendidikan mereka.

Menurutnya, berdasarkan data internal Kemenag, masih terdapat dosen dan guru yang menjalani pendidikan S2 dan S3 dalam waktu lama. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan biaya.

“Dengan bantuan ini cepat rampung. Walaupun jumlahnya enggak banyak tapi memicu orang untuk selesai,” kata Ruchman.

Peserta Dapat Uang Saku dan Penggantian Transportasi

Ruchman memastikan seluruh pelaksanaan pelatihan dalam Program Non-Degree 2026 tidak dipungut biaya dari peserta. Peserta juga memperoleh uang saku atau uang lelah selama mengikuti kegiatan.

“Gratis. Nanti ada yang tiga hari, ada yang lima hari, ada yang tujuh hari. Semuanya diberikan uang saku atau uang lelah dari program ini,” ujarnya.

Kemenag juga mengganti biaya transportasi peserta. Sementara kebutuhan akomodasi dan konsumsi selama pelatihan menjadi tanggung jawab panitia.

“Biaya transport diganti oleh Kementerian Agama dan juga selama kegiatan akomodasi, konsumsi itu juga menjadi tanggung jawab panitia. Jadi mereka tinggal menguatkan tekad, kemudian mengikuti pelatihan dengan serius sehingga tidak ada biaya sedikit pun yang dikeluarkan,” kata Ruchman.

Seluruh pelatihan dilaksanakan secara tatap muka. Durasi pelatihan berkisar tiga hingga tujuh hari, bergantung pada jenis program dan materi yang diberikan.

Ruchman menegaskan Program Non-Degree 2026 pada dasarnya merupakan pelatihan dengan durasi yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan masing-masing program.

Pendaftaran 5-12 Oktober 2026

Program Non-Degree 2026 dibuka dengan tahapan sosialisasi pada 1-5 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung pada 5-12 Oktober, dilanjutkan seleksi pada 13-15 Oktober, dan pengumuman peserta pada 21 Oktober 2026.

Peserta hanya dapat memilih dan mendaftar pada satu program. Pendaftaran Program Non-Degree 2026 dilakukan melalui laman resmi Kementerian Agama.