Jakarta, NU Online

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan setelah ditemukannya jutaan data penerima yang tidak lagi memenuhi syarat.

Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Gus Ipul melaporkan adanya perubahan mendasar terkait basis data bansos. Kini, data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), menggantikan DTKS yang sebelumnya dimiliki Kementerian Sosial.

“Dari hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak memenuhi syarat lagi. Bansos mereka dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul di Istana Negara dilansir NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Selain itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa profil rekening penerima bansos.

Hasilnya, lebih dari 600 ribu penerima terindikasi melakukan penyalahgunaan, bahkan sebagian tercatat menggunakan identitas dengan mengaku sebagai anggota DPRD, TNI, Polri, hingga pegawai BUMN.

“Mereka yang terbukti bermain tidak akan lagi menerima bansos, kecuali bagi yang sangat membutuhkan. Itu pun harus reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi resmi,” tegasnya.

Gus Ipul menambahkan, Presiden Prabowo menekankan agar penyaluran bansos tidak dikurangi, bahkan ditambah bila diperlukan. Namun prioritas utama tetap diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia terlantar di atas 75 tahun dan 35 ribu penyandang disabilitas yang mendapat program makan dua kali sehari.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya transformasi bansos menuju pemberdayaan masyarakat. "Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Presiden mengarahkan agar program pemberdayaan diperkuat sehingga penerima bisa naik kelas dan mandiri," kata Gus Ipul.

Ia memastikan penyaluran bansos triwulan pertama sudah 100 persen, triwulan kedua hampir selesai, dan triwulan ketiga sudah mencapai 75 persen. Ke depan, Kementerian Sosial akan menggandeng dunia usaha, filantropi, hingga organisasi masyarakat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.