Jakarta, NU Online

Anggota DPR RI, Bambang Haryadi, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhati-hati dalam menyikapi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta. Ia menilai stabilitas pasokan dan distribusi energi tidak boleh terganggu karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat.

"Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi," ujar Bambang melalui keterangan yang diterima NU Online, Kamis (18/9/2025).

Bambang mengingatkan bahwa setiap keputusan pemerintah di sektor energi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan nasib para pekerja.

"Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja," ucap Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini.

Bambang menyoroti dominasi Pertamina dalam jaringan distribusi BBM nasional. Menurutnya, jumlah SPBU milik Pertamina jauh lebih besar dibandingkan dengan swasta. 

"Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina)," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Bambang menilai kebijakan yang salah langkah berpotensi mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah. 

"ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun," imbuhnya.

Pimpinan Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral ini juga menekankan pentingnya mitigasi kebijakan yang matang untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.

"Kita berharap dalam pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi kuota impor BBM untuk SPBU swasta. Ia bahkan mengklaim telah menambah kuota impor pada 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Gini, saya kan sudah ngomong berapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Jadi biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen. Sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan," tegas Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bahlil mencontohkan, pada 2024 sebuah SPBU swasta mendapat jatah impor 1 juta kiloliter. Tahun ini kuota tersebut naik menjadi 1,1 juta kiloliter. 

"Artinya, pemerintah justru proaktif menambah kuota impor untuk menjamin ketersediaan BBM. Langkah ini seharusnya sudah cukup untuk menjadi bantalan pasokan dan mencegah terjadinya kekurangan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada laporan kelangkaan di sejumlah SPBU swasta. Untuk itu, ia mendorong agar perusahaan swasta menjalin kerja sama dengan Pertamina. 

"Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup itu tetap dikontrol oleh negara, supaya semuanya bisa terkendali," jelasnya.