Jakarta, NU Online
Beragam program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diputuskan perlu dievaluasi sebagai bentuk perbaikan. Riset terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi satu langkah evaluasi tersebut. 

Kepala Balai Litbang Agama (BLA) Jakarta Nurudin Sulaiman mengatakan hal tersebut saat membuka resmi kegiatan penyusunan final Policy Brief ‘Penelitian Tradisi Keagamaan dalam Manuskrip’ di kawasan Senen, Jakarta, Senin (10/8).

“Penelitian yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara diarahkan pada rumusan kebijakan yang terbagi menjadi dua,” kata Doktor administrasi publik jebolan Universitas Indonesia ini.

Pertama, kata dia, rumusan kebijakan dalam bentuk policy brief. Penelitian ini dilakukan guna mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Hal ini juga berarti bahwa sebelumnya sudah ada regulasinya.

Policy brief ini, menurut dia, merupakan alternatif kebijakan. Jika melihat kebijakan sudah tepat, maka perlu dipertahankan dan dikembangkan. Kalau kegiatan yang sudah ada kurang tepat, maka perlu adanya perbaikan. Sementara jika program yang telah dijalankan tidak tepat, maka perlu dihapuskan.

Di samping itu, policy brief juga harus memunculkan lembaga atau instansi yang menjadi pemangku kebijakannya. Dengan begitu, lanjutnya, mereka dapat langsung mengimplementasikannya.

"Poin utama penelitian ketika dibaca bisa diimplementasikan dengan adanya policy brief," papar Nurudin.

Sebab, pemerintah atau negara melalui lembaga dan kementerian yang disebut dalam policy brief tersebut memiliki otoritas untuk mengeluarkan program atau kebijakannya.

Adapun jenis kedua, naskah akademik, dibuat untuk mendorong lahirnya sebuah regulasi. "Telaah strategis yang sifatnya baru, mendorong regulasi," kata pria asal Banyuwangi Jawa Timur ini.

Lebih lanjut, Nurudin menegaskan bahwa penelitian juga sangat penting dari persiapannya. Bukan saja dari pengumpulan data dan pembuatan hasil akhirnya. Sebab, seringkali kelemahan penelitian terletak pada rumusan masalahnya.

Kegiatan ini selain dihadiri oleh para peneliti BLA Jakarta, hadir juga ahli di bidangnya yang mengkritisi hasil policy brief tersebut, yakni peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi dan Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Pusat sekaligus Kepala Laboratorium Filologi Universitas Indonesia Munawar Holil.
 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Musthofa Asrori