Jakarta, NU Online 

 

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak pada Sabtu (3/9/2022). Pemerintah mengajukan alasan bahwa kenaikan kali ini disebabkan oleh membengkaknya biaya subsidi.

 

"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujar Jokowi.

 

Harga BBM terbaru yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp 6.800. Pertamax non-subsidi juga mengalami kenaikan dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

 

Jokowi mengatakan sebenarnya ingin harga BBM tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, namun anggaran subsidi BBM terus naik. Presiden RI Ke-4 itu mengklaim subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk bantuan yang tepat sasaran.

 

"Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.

 

Respons Ketua Umum PBNU

 

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi yang pelik saat ini.

 

“Kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM,” kata Gus Yahya di sela-sela pembukaan acara Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, Jumat (9/9/2022).

 

Menurut Gus Yahya, pilihan sulit itu harus dilakukan sebab jika tidak keadaan akan lebih sulit. Karenanya, kata Gus Yahya, saat ini Nahdlatul Ulama harus membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.

 

“Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban pemerintah,” ujarnya.

 

Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Gus Yahya mendorong pemerintah untuk menjaga kondisi sosial tetap terjaga secara baik meski harga BBM terpaksa harus dinaikkan. Hal ini agar masyarakat tidak semakin dirugikan.

 

"Tentu kita akan meminta pemerintah memelihara kondisi supaya tetap kondusif, tidak ada gejolak yang berkaitan dengan hal tersebut (kenaikan harga BBM). Tapi dengan pertama-tama kita juga saling menyadari keadaan berat yang harus kita hadapi," kata pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang itu di Surabaya, Rabu (31/8/2022).

 

BLT harus transparan dan tepat sasaran

 

Sementara itu, menanggapi kenaikan harga BBM, pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), Amrullah Hakim, menilai pemberlakuan kebijakan tersebut akan sangat berdampak kepada masyarakat. Pemerintah, menurutnya, harus bisa menjaga stabilitas harga pangan dan mengantisipasi inflasi. 

 

“Masyarakat luas pasti terdampak. Pemerintah harus menjaga harga pangan, jangan sampai melonjak naik yang bisa mendorong inflasi yang sangat tinggi,” ujarnya kepada NU Online, Sabtu (3/9/2022).

 

Amrullah melanjutkan, bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM harus dipastikan tersalur kepada penerima yang tepat. Pembagiannya juga mesti dilakukan secara transparan.

 

“Pemerintah harus membagikan BLT dengan tepat sasaran. Pemerintah harus terus transparan ke besaran subsidi dan BLT,” tegas Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia itu.

 

Pewarta: Ivan Aulia Ahsan

Editor: Syakir NF